“Ada banyak hal yang bisa diperbuat, misalnya melakukan pelatihan untuk peningkatan kualitas terhadap kaum prempuan,†ujar Rita. Menurut Rita, peringatan hari Ibu bertujuan untuk mengingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk mengenang perjuangan kaum perempuan, salah satunya dalam perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diikrarkan pada kongres perempuan Indonesia pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
PHI kali ini diadakan dengan tema “Kesetaraaan Laki-Laki dan Perempuan untuk Mewujudkan Indonesia yang Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Perdagangan Manusia, Serta Kesenjangan Akses Ekonomi Terhadap Perempuanâ€.
Tema ini dianggap relevan mengingat bahwa di Indonesia masih banyak terdapat perlakuan yang tidak adil dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dia menjelaskan bahwa perempuan adalah sumber daya potensial yang dimiliki Indonesia.
“Sebanyak 80 persen dari total jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah perempuan, bayangkan kalo semuanya diberdayakan, pasti berpengaaruh besar terhadap kamajuan Indonesia,†tegas Rita.
Kegiatan hari ibu kali ini didukung oleh beberapa organisasi wanita, antara lain OASE, Bayangkari, Dharma Pertiwi, Dharma Wanita Persatuan, TP PKK dengan penanggung jawab kegiatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk tahun ini Bayangkari dipercayakan untuk menjadi panitia pelaksana PHI 2016.
Kegiatan juga dihadiri Presiden RI Jokowi yang mendampingi istrinya, juga beberepa Menteri Kabinet Kerja, beberapa gubernur, bupati/wali kota, dan perwakilan dari beberapa organisasi Kewanitaan.
Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia bisa menjadi seperti sekarang karena ada peran ibu selama ini, “Semua putra putri terbaik yang membesarkan Indonesia adalah berasal dari ibunya,†ujar Jokowi. Menurutnya, perempuan lebih jeli dan teliti sekaligus tahan uji terhadap masalah yang ada.
Di Indonesia sendiri terdapat 77 bupati/wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang berasal dari kaum perempuan. Ia mengapresiasi ada peran setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan.