Genjot Infrastruktur untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi--Irianto Hadiri Seminar Nasional Infrastruktur

id ,

Genjot Infrastruktur untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi--Irianto Hadiri Seminar Nasional Infrastruktur

JALIN KOMUNIKASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Seminar Nasional Infrastruktur 2016 di Hotel Four Season Jakarta, Kamis (22/12) lalu. (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menyadari sarana dan prasarana infrastruktur di Kaltara masih relatif minim dan harus didorong agar mampu meningkatkan daya saing dan berkompetisi dengan daerah-daerah lain termasuk dengan negara tetangga Malaysia. Namun, Irianto menyadari dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, salah satunya tentu berimbas kepada keterbatasan anggaran pemerintah sehingga dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kebutuhan masyarakat bisa tetap terlayani dengan baik.

Irianto mengatakan Pemerintah berkomitmen untuk menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena anggaran negara terbatas, pemerintah mendorong partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur dan pemerintah akan memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, instrumen dan kerangka fiskal pemerintah.

“Sebagai bentuk dukungan, tahun2009 lalu Pemerintah telah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas berbagai proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),”ujar Irianto usai mengikuti seminar nasional infrastruktur 2016 di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (22/12) lalu. Seminar yang dibuka secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara serta pimpinan Bank Nasional

Penjaminan PT PII, lanjut Irianto dimaksudkan untuk menjamin risiko politik dari pemerintah baik pusat dan daerah selaku penanggung jawab proyek kerjasama untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi. Keberadaan penjaminan PT PII dapat meningkatkan kepastian partisipasi dan pembiayaan swasta bagi pembangunan infrastruktur Indonesia. Selain itu PT PII juga bekerjasama dengan lembaga multilateral internasional untuk meningkatkan kapasitas penjaminan untuk menjamin proyek-proyek infrastruktur nasional berskala besar.

“Banyak manfaat yang diperoleh dengan mengikuti kegiatan ini. Kita memperoleh informasi dan penjelasan yang bermanfaat dari sisi pembiayaan dalam upaya melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Kaltara, baik menyangkut pembangunan kelistrikan, prasarana jalan dan jembatan, pelabuhan, bandara, prasarana pendidikan dan kesehatan maupun prasarana perhubungan lainnya dan telekomunikasi, terutama dari sumber yang sangat berkompeten di bidangnya masing-masing,”ujar Irianto.

Dalam kesempatan tersebut, Irianto juga melakukan diskusi bersama Chief Financial Officer Armand Hermawan dan Senior Vice President Business Development and Communication Division PT PII Indra Pradana Singawinata. PT PII mengundang dan mengajak Kaltara untuk bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan PT PII, khususnya pembangunan infrastruktur di Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.

“Insya Allah kita akan berkunjung ke kantor PT PII dan berdiskusi dangan Pimpinannya, tentu dengan mengikutsertakan DPRD Kaltara,”ujarnya.

Irianto mengatakan Kaltara bisa memanfaatkan peluang bekerjasama dengan PT PII. Sebab BUMN dibawah Kementerian Keuangan tersebut telah menandatangani perjanjian penjaminan yaitu proyek palapa ring paket barat dan tengah, financial close PLTU Batang- Jawa Tengah dan empat proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun yang tercantum di dalam proyek prioritas dan strategis nasional berdasarkan Perpres no 3 tahun 2016.

Dengan penjaminan pemerintah melalui PT PII, lanjut Irianto kepastian pendanaan proyek dari partisipasi swasta dapat lebih meningkat sehingga Pemerintah dapat mewujudkan penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah yang terbatas. Sebab, pemerintah menargetkan belanja untuk pembangunan infrastruktur sampai 2019 mencapai Rp 4.796 triliun sedangkan APBN dan APBD hanya menyumbang Rp2.817 triliun. Selebihnya perlu ditutupi oleh swasta melalui skema KPBU.

“Terobosan pemerintah adalah alternatif pembiayaan proyek infrastruktur melalui skema availability payment. Dalam skema ini, badan usaha akan menanggung biaya pendanaan proyek infrastruktur, kemudian investasi tersebut akan dikembalikan secara berkala oleh Kementerian, Lembaga Negara atau Pemerintah Daerah yang bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK),”ujarnya

Irianto mengatakan PT PII dapat memberikan Penjaminan Pemerintah untuk sektor publik yang secara finansial kurang menguntungkan namun sangat dibutuhkan oleh masyarakat misalnya sektor pendidikan, lembaga pemasyarakatan, persampahan dan pariwisata. Sementara bagi swasta, penjaminan juga dapat mengurangi eksposur risiko politik dimata investor dan kreditor sehingga dapat berdampak pada penurunan biaya pembiayaan yang harus ditanggung untuk investasi proyek infrastruktur tersebut.

Berita Terkait