Jakarta - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie
mengatakan, secara resmi Kaltara tercatat sebagai salah satu pemegang saham
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bankaltim) per 31 Desember 2016 belum
lama ini. Hal ini seiring dengan penyertaan modal Rp 150 miliar dan sudah
tercatat dalam buku neraca bank tersebut.
Dikatakan Irianto, penyertaan modal dipastikan akan memberikan
hasil positif. Dalam setahun Kalimantan Utara bisa memperoleh sebanyak Rp 11
miliar dari pembagian deviden berdasarkan alokasi dana yang disertakan.
"Insya Allah uang Rp 150 miliar itu pada akhir tahun 2017
akan berbuah manis. Di mana kita akan mendapatkan bagian Rp 11 miliar. Dari Rp
11 miliar itu bisa kita manfaatkan untuk membangun jembatan, atau tower
telekomunikasi, membayar gaji pegawai, dan sebagainya," sebut Irianto,
Minggu (5/2).
Irianto menceritakan, seandainya Peraturan Daerah (Perda) tentang
Penyertaan Modal tersebut tak jadi disahkan DPRD bersama Pemprov Kaltara di
penghujung tahun 2016 lalu. Maka uang sebanyak Rp 150 miliar tersebut hanya
akan menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
"Meskipun sudah disetujui Pak Tjahjo (Mendagri Tjahjo
Kumolo), uang itu akan dikembalikan ke kas daerah dan hanya jadi Silpa, kalau
tidak jadi diperdakan," ujarnya.
Irianto mengaku, bersyukur sekarang Kaltara menjadi salah satu
pemegang saham di Bankaltim. Diperkirakan dalam kurun waktu tiga tahun ke
depan, dana yang disertakan akan terus produktif.
"Itu bisa mencapai 30 miliar. Dengan kondisi fiskal yang
sehat, kita bisa melakukan percepatan pembangunan. Salah satunya bisa kita
perbanyak lagi jumlahnya, untuk program perbaikan rumah warga tidak
mampu," ujarnya.
Untuk itu, Irianto meminta kepala SKPD (satuan kerja perangkat
daerah) lebih aktif berkreasi dan berinovasi demi mendapatkan sumber pembiayaan
pembangunan. Pasalnya, ketergantungan dana pusat tidak melulu dapat dijadikan
tumpuan utama. Sebab kapasitas fiskal negara juga mengalami pelemahan.
Bahkan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, kata Irianto, meminta
agar daerah jangan lagi terlalu tergantung dana dari pusat. Sebab APBN
terkoreksi turun kurang lebih Rp 300 triliun.
"Jadi saya minta SKPD berinovasi membangun networking. Khususnya
SKPD Pajak dan Retribusi saya minta berinovasi, menggali pendapatan lebih
tinggi. Saya minta tunjukkan kinerja terbaik," tegas Irianto.
Irianto menyatakan sebagai daerah bungsu di Indonesia. Butuh
gerakan cepat dan benar yang terencana, terstruktur dan sistematis agar mampu
mengejar berbagai ketertinggalan dan sejajar dengan provinsi lain
Namun, Irianto menyadari banyak kendala dan persoalan yang
dihadapi. Salah satu kendala utama yaitu keterbatasan anggaran yang dimiliki
dalam rangka pembiayaan agar terjadi percepatan (akselerasi) pembangunan di
Kaltara.
"Kepala daerah sama dengan kepala rumah tangga. Jika kepala
daerah mau bekerja keras melakukan kreasi dan inovasi serta terobosan dengan
hal-hal baru, tentu akan menghasilkan hal positif yang bermanfaat bagi
masyarakatnya"ujar Irianto.
Irianto mengatakan dengan percepatan pembangunan infrastruktur
yang dibutuhkan masyarakat akan menimbulkan keuntungan ganda. Selain,
pembangunan bisa segera dinikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Juga dibandingkan dengan nilai sekarang (present value) investasi infrastruktur
yang terbangun saat ini akan lebih menguntungkan daripada dibangun di masa akan
datang karena asas manfaat dan tingginya inflasi bahan material bangunan.
SKPD Diminta Berkreasi Gali PAD--Gubernur Harapkan Tidak Terlalu Andalkan Dana Pusat
BERKREASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengimbau agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak terlalu mengandalkan dana pusat. Namun lebih berkreasi dalam menggali pendapatan asli daerah (PAD). (dok humas)