Irianto menyebut, tahun ini terdapat dua titik di Kaltara yang masuk ke dalam roadmap penyediaan BBM bersubsidi satu harga oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Kecamatan Sei Manggaris dan Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan. Sedangkan wilayah perbatasan lainnya akan diusulkan secepatnya karena menjadi kawasan prioritas.
“Berdasarkan roadmap Dirjen Migas, Kementerian ESDM saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu, penyediaan penyalur lokasi tertentu baru Kecamatan Sebuku dan Sei Manggaris,†ujar Irianto, Minggu (19/2).
Selain di perbatasan, Irianto mengungkapkan, Pemkab Bulungan juga mengusulkan agar kegiatan penyaluran BBM bersubsidi juga dilakukan di sejumlah wilayah pesisir dan terisolir. Berkaitan dengan usulan agen penyalur minyak dan solar (APMS) di Tanjung Palas, Salimbatu, dan Mangkupadi sedang dalam proses pembangunan dan pengumpulan dokumen. Sedangkan SPBU di Jalan Sengkawit, akan beroperasi secepatnya.
“Untuk SPBU di Jalan Kilometer 2 masih dalam proses pengumpulan dokumen,†jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Irianto kembali menemui Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menindaklanjuti rencana penambahan titik distribusi BBM bersubsidi di pedalaman dan perbatasan. Karena seperti diketahui, selain distribusi BBM subsidi ke Long Bawan, Krayan, Nunukan yang telah dilakukan, rencananya titik distribusi akan ditambah ke Desa Long Layu, Long Apung, Lumbis dan Sebuku.
Bahkan, rencana penambahan titik distribusi BBM bersubsidi itu akan direalisasi awal tahun ini. Karena itulah Gubernur ingin memastikan bahwa penambahan titik distribusi tersebut direalisasikan oleh Pertamina.
“Instruksi Bu Menteri sudah jelas titik penambahan distribusi BBM bersubdi harus dilaksanakan awal tahun ini. Nanti kita akan cek ke lapangan yang penambahannya,†ujar Irianto.
Gubernur juga mengatakan, Menteri BUMN telah menginstruksikan deputi terkait untuk segera merealisasikan, termasuk membuat surat kepada Pemprov Kaltara untuk memfasilitasi penentuan lokasi pembangunan APMS.
Selain itu, Gubernur juga berharap Pertamina yang membangun APMS agar pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat yang belum menikmati segera terealisasi. “Karena kalau pengusaha yang membangun (APMS, Red) kapan kembalinya, karena permintaan di sana masih terbatas,†kata Gubernur.
Penambahan titik distribusi BBM bersubsidi tersebut, lanjut Gubernur, harus dilakukan. Pasalnya, selama ini masyarakat baik di pedalaman maupun perbatasan membeli BBM dengan harga yang sangat mahal hingga mencapai puluhan ribu rupiah.
//grafis :
Beberapa Wilayah Perbatasan Yang Diusulkan ke Dalam Roadmap BBM Satu Harga:
Kecamatan Sebatik Barat
Kecamatan Lumbis
Kecamatan Sungai Boh
Kecamatan Kayan Selatan
Kecamatan Krayan Selatan
Kecamatan Krayan Hulu
Kecamatan Krayan Hilir
Kecamatan Lumbis Ogong
Wilayah terisolir/pesisir
Liagu
Tias
Antal
Wilayah Pedalaman
Long Peso
Peso Hilir
Tanjung Palas Barat
Tanjung Palas Utara
UPT Trans
Sumber : Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, 2017.