Gubernur mengungkapkan, upaya pemantapan nilai kebangsaan penting dilakukan di tengah-tengah adanya kekhawatiran menipisnya nilai kebangsaan. “Secara obyektif memang ada kekhawatiran nilai kebangsaan yang mulai menipis. Ini perlu diwaspadai, karena bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan kita,†ujar gubernur.
Dikatakan, nilai kebangsaan bisa ditumbuhkan dengan mengubah perilaku masyarakat. Termasuk para penyelenggara negara dan tokoh masyarakat. Untuk itu, perlu upaya merubah mindset yang berorientasi pada pelestarian dan mempertahankan nilai kebangsaan. “Tapi yang paling penting dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, contoh bagi penyelenggara negara, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,†ujarnya.
Meski ada kekhawatiran menipisnya nilai kebangsaan, gubernur yakin, rasa cinta tanah air dan kebangsaan masyarakat masih tinggi. Apalagi masyarakat di perbatasan yang dinilai gubernur, justru lebih kuat rasa kebangsaannya.
“Yang menilai masyarakat di perbatasan tipis rasa kebangsaannya, itu berarti dia belum pernah ke perbatasan. Saya sudah beberapa kali ke wilayah perbatasan, masyarakat di sana rasa cinta tanah airnya justru lebih tinggi. Bahkan mungkin lebih dibandingkan masyarakat yang di perkotaan,†kata gubernur.
Karena itu, ia mengajak, pemantapan nilai kebangsaan bagi masyarakat di perbatasan tetap harus terus dilakukan. Salah satunya dengan membangun infrastruktur, mulai dari dasar, seperti pendidikan dan kesehatan hingga jembatan, jalan dan listrik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dalam penyampaiannya saat menjadi pembicara dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan, gubernur menjelaskan, menurunnya nilai kebangsaan bukan hanya di Indonesia. Bahkan di sejumlah negara maju, seperti di Eropa, Amerika Serikat dan China pun hal itu bisa terjadi.
“Yang patut diwaspadai karena bisa menjadi pengikis nilai kebangsaan adalah degradasi moral, di Amerika Serikat pun bisa terjadi ini. Terjadinya kesenjangan sosial, pengguna Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan Terlarang) dan lain-lain. Di Indonesia, gejala ini banyak ditemui, sehingga harus kita waspadai,†jelasnya.
Selain itu, persoalan kedisplinan tak luput dari perhatian gubernur. Karena itu, dibutuhkan peran semua pihak harus berperan untuk mengatasi hal tersebut. Mulai dari penyelenggara negara, dalam hal ini para Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta tokoh masyarakat.
Persoalan lain yang patut diwaspadai karena dikhawatirkan bisa melunturkan nilai kebangsaan, adalah kegaduhan di media sosial yang tak terkendali. Menurut gubernur, hal ini menjadi fenomena yang mengkhawatirkan, karena bisa mengikis persatuan dan kesatuan bangsa.
“Orang dengan tanpa terkendali saling menghujat, saling menjelekkan melalui media sosial. Berita yang belum tentu kebenarannya diedarkan. Bahkan ada yang berita bohong atau hoax. Ini yang bahaya, karena berita itu banyak orang menjadi korban,†urainya.
Di Indonesia, khususnya Kaltara, masyarakat yang tinggal memiliki keberagaman suku, agama dan budaya. Terkait dengan tema yang disampaikan, yaitu mengenai kearifan lokal terhadap nilai-nilai kebangsaan, gubernur mengatakan, kearifan lokal sangat menentukan harkat dan martabat, dan setiap suku di Kaltara memilikinya.
“Kita bersyukur masyarakat di Kaltara memiliki kearifan lokal yang sangat baik. Punya toleransi tinggi, selalu optimis, serta jujur dan sederhana. Suku-suku di Kaltara juga religious, baik yang muslim maupun non muslim, ini harus terus dipertahankan. Dengan ini juga bisa menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan,†ujarnya.
Gubernur menyatakan, yang utama dilakukan adalah bukan mempertahankan atau menjaga nilai kebangsaan. Namun pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari lah yang lebih penting.