Thomas yang hadir menjadi keynote speaker dalam acara Kaltara Investment Forum (KIF) 2017, Rabu (8/3) kemarin memberikan banyak masukan untuk Kaltara. Salah satunya, menyarankan agar Kalimantan Utara melaksanakan berbagai alternatif dalam rangka memajukan provinsi yang berada di perbatasan Negara ini.
Dia mengatakan, selain mengandalkan program pemerintah, pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Utara perlu juga menjalin sinergitas dengan daerah tetangga. Termasuk dengan negara tetangga, Malaysia. Karena posisi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran itu.
"Selain sinergi dengan provinsi terdekat, seperti Kalimantan Timur, Kaltara harus cari sinergitas dengan negara tetangga. Seperti dengan Sarawak Energy. Menurut saya, itu sangat-sangat menjanjikan," kata Thomas.
Menurut Thomas, Kalimantan Utara bisa menjalin kerja sama yang kuat dengan induknya tersebut agar lahir sebuah kerja sama kawasan.
"Koordinasinya kami imbau jangan jalan sendiri-sendiri. Justru kalau bisa bersinergi antar suatu kawasan, seperti Kaltara-Kaltim, kerja sama supaya terpadu, karena justru peluangnya di situ," kata pria yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan RI itu.
Menurut Thomas lagi, peluang bisnis dengan sinergitas kerja sama antar kawasan termasuk antar negara tetangga seperti Kalimantan Utara dengan Sarawak, Malaysia sangat terbuka lebar.
"Saya waktu masih Menteri Perdagangan diperintahkan Pak Presiden keliling ke perbatasan, saya melihat banyak peluang. Seperti halnya di Atambua dengan Timor Leste dan Skou dengan Papua Nugini," kata Thomas saat konferensi pers dengan didampingi gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.
Sementara itu, dalam paparannya di panggung KIF yang berlangsung di Ballroom Hotel JS Luwansa, Thomas mengatakan, nilai investasi yang masuk dari perusahaan asing maupun lokal di Indonesia masih cukup minim. Hal ini terjadi karena masih banyaknya persoalan perizinan yang semrawut dan belum terorganisir di daerah yang menjadi kendala para investor.
"Terus terang di kabinet merasa makin banyak kendala investasi itu ada di daerah," kata Thomas. Padahal menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan instruksi agar daerah mau bekerja sama baik dengan BKPM maupun Kementerian Dalam Negeri guna mempermudah para investor.
Pemerintah pusat juga sudah memiliki program khusus agar bisa menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dengan Koordinasi, Integrasi, dan Standarisasi (KIS). "Lima bulan lalu sudah sidang kabinet dan diputuskan supaya BKPM merapat dengan Mendagri yang membawahi Pemda dan Dinas Penanaman Modal Daerah," tandasnya.
Dengan cara ini, lanjut Thomas, pemerintah daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menarik investor. Sehingga melalui sistem yang terintegrasi diharapkan mampu menggenjot angka investasi di Indonesia. “Selama ini aturan di daerah berbeda-beda, makanya itu yang cukup menyulitkan investasi. Nantinya ada wacana kita, untuk dibuatan satu aturan di BKPM,†kata Thomas.
"Kalau kita terpecah-pecah, semua Pemda bikin format sendiri-sendiri, kita bukan lagi jadi pasar nasional yang besar, tapi ratusan pasar yang kecil-kecil. Kita tidak ingin hal itu terjadi lagi," sambungnya.