Jakarta
(Antara News Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto
Lambrie, didaulat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi panel dalam rangka
Hari Ulang Tahun (HUT) sewindu atau 8 tahun PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
di Pacific Place Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (22/3).
Selain
gubernur, dalam diskusi bertajuk ‘Mendorong Akselerasi Pembangunan Infrastruktur
Indonesia’ itu, juga ada pembicara lainnya, yakni Menteri Perhubungan (Menhub) RI
Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Infomasi (Menkominfo) RI Rudiantara,
serta Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo.
Kesempatan
itu dimanfaatkan gubernur untuk memaparkan kondisi dan potensi yang dimiliki
Provinsi Kaltara. Di antaranya potensi Migas (Minyak dan Gas), pertanian serta
sumber energi berupa aliran sungai yang menghasilkan 20.000 Megawatt (MW) daya
listrik. Disampaikan juga rencana pengembangan Bandara (Bandar Udara) di
Kaltara, yang langsung direspon positif oleh Menhub RI, Budi Karya Sumadi.
Gubernur
mengatakan, Kaltara sebagai provinsi bungsu di Indonesia dituntut untuk
mengejar ketertinggalan. Oleh karenanya berbagai upaya dan inovasi terus
dilakukan, salah satunya kerja sama dengan PT SMI. “Kaltara juga menjadi salah
satu ‘pasien’ SMI. Di mana, tahun ini mendapatkan pinjaman dana senilai Rp 350
miliar untuk membangun rumah sakit di Tanjung Selor, ibukota Provinsi Kaltara,â€
ungkap gubernur dalam kesempatan itu.
Dalam
kegiatan yang sama, Menhub RI, Budi Karya Sumadi mengutarakan sambutan positif atas
usulan Kaltara. Di antaranya revitalisasi bandara, yakni Bandara Juwata Tarakan,
Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor dan Nunukan yang secepatnya akan
digarap. “Revitalisasi bandara ini, juga atas arahan Presiden Jokowi (Joko
Widodo) saat rapat terbatas (Ratas) yang juga dihadiri Pak Gubernur kemarin (Selasa,
21/3),†ungkap Budi. Kaltara, menurut Budi, merupakan provinsi muda yang
memiliki potensi yang sangat menjanjikan.
Sebelumnya,
peringatan sewindu PT SMl ditandai dengan seremonial yang dihadiri oleh Menteri
Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani. PT SMI sendiri merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dalam
sambutannya, Menkeu RI berharap agar BUMN, termasuk PT SMI untuk terus
melakukan inovasi, serta memperbaiki dari sisi perencanaan. Dikatakan juga,
untuk membiayai infrastruktur di Indonesiam, dibutuhkan dana lebih dari Rp
4.700 triliun untuk 2 tahun ke depan. Sementara anggaran pemerintah pusat dan
daerah hanya sanggup menanggung 41,3 persen dari jumlah itu. Adapun BUMN hanya
berkontribusi sekitar 22 persen dari total dana yang dibutuhkan. “Kami masih
butuh dana dari sektor swasta lebih dari Rp 1.700 triliun atau sekitar 36
persen dari total kebutuhan infrastruktur dari 2015 hingga 2019,†kata Sri
Mulyani.
Sri
Mulyani menginginkan BUMN di bawah kementeriannya, termasuk salah satunya PT
SMI berinovasi dalam membuat skema pembiayaan yang mengikutsertakan badan
usaha, baik swasta maupun multilateral. “Kalau hanya mengandalkan APBN (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah), tidak akan mungkin menyelesaikan pembangunan tepat waktu,†ungkapnya.
Sri
Mulyani juga meminta PT SMI untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah
daerah (Pemda). Menurutnya, pemda sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur,
namun terkendala dalam hal pembiayaan. “Pemda tentu terus berharap adanya
berbagai inovasi pembiayaan, yang bisa diperkenalkan dan bisa mengatasi kendala
pembiayaan infrastruktur,†pungkasnya.