Kepastian ini disampaikan oleh Sekretaris Deputi pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama (Laksma) TNI Semi Djoni Putra yang berkunjung langsung ke Kaltara, Rabu (29/3) kemarin. “Ini atas perintah langsung dari Bapak Presiden, makanya segera kita tindak lanjuti. Pak Menko (Menkopolhukam) memerintahkan kami untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hari ini (kemarin, Red.) dan beberapa hari ke depan kami akan meninjau ke lokasi-lokasi yang memungkinkan ditinjau,†ungkap Djoni di sela melakukan pertemuan bersama pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Biro Perbatasan Kaltara.
Djoni mengatakan, setelah mendapatkan paparan dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, dari 11 titik calon lokasi penempatan TNI di Kaltara, disimpulkan menjadi tiga lokasi yang akan menjadi prioritas utama untuk menjadi lokasi awal yang segera dibangun menjadi markas TNI di perbatasan. Ketiga lokasi itu, antara lain di Long Nawang, Kabupaten Malinau, serta Long Midang dan Tau Lumbis Kabupaten Nunukan.
Dipilihnya ketiga lokasi itu menjadi prioritas utama, kata Djoni, karena posisinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Sehingga tingkat kerawanan terhadap pertahanan negara cukup tinggi. “Penempatannya secara bertahap. Untuk tahap awal kita utamakan yang paling prioritas dulu. Sementara lokasi yang lainnya, nanti bertahap menyusul. Karena memang pergeseran ini tidak sekaligus, tapi menyesuaikan dengan personel TNI yang akan ditempatkan,†jelasnya.
Penempatan TNI di perbatasan ini sendiri, dimungkinkan bisa dimulai tahun ini. Diawali dengan koordinasi-koordinasi dengan pihak terkait. Selain dengan pemerintah daerah, koordinasi juga akan dilakukan dengan kementerian lain. Salah satunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Karena beberapa titik di antaranya berada di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Yang jelas secepatnya. Sekali lagi ini perintah langsung dari presiden, jadi tidak main-main. Setelah kembali dari, kami akan segera laporkan ke Pak Menteri. Kalau semua sudah beres, kemungkinan besar tahun ini sudah dimulai,†kata Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut Bintang Satu itu.
Sebelumnya, pihak Pemprov Kaltara melalui Kepala Bappeda Frederick Ellia Gugkang memaparkan, menindaklanjuti rencana pemerintah melakukan pergeseran pasukan ke perbatasan, atas perintah langsung Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie pihaknya bersama tim telah menentukan 11 lokasi untuk penempatannya. Tak hanya di kawasan perbatasan, dari 11 lokasi itu ada beberapa titik di antaranya di kawasan strategis atau objek vital. Seperti di Kawasan Industri Tanah Kuning, lokasi PLTA, Pulau Bunyu dan beberapa lainnya.
“Dari beberapa lokasi ini, ada yang berada di kawasan hutan konservasi. Meski persentasenya sangat kecil, hanya 0,09 persen dari kawasan hutan yang ada. Namun tetap juga perlu dikoordinasikan dengan pihak Kementrian terkait. Lokasi lainnya ada yang masuk kawasan hutan produksi dan status lainnya. Yang jelas, kebanyakan bukan di daerah pemukiman penduduk,†jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengaku optimistis Kaltara yang menjadi prioritas dalam rencana pergeseran TNI di perbatasan tersebut. Selain sebagai provinsi yang paling siap, letak geografisnya juga sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan negara lain.
Seperti diketahui, Kaltara memiliki garis perbatasan darat terpanjang. Yaitu sepanjang 1.170,35 kilometer (KM) atau kurang lebih sepanjang Pulau Jawa. “Selain itu ada perbatasan laut, di sekitar Ambalat yang memiliki potensi migas sangat besar,†ungkapnya lagi.
Ditambahkan, sesuai keinginan pihak Kemenko Polhukam, Pemprov menyiapkan lahan seluas 50.000 hektare (Ha). Dari 11 lokasi yang ditetapkan ini, luasan totalnya sekitar 26.000 Ha. Kurangnya, atau sekira 24.000 Ha-nya akan dipenuhi secara bertahap sesuai permintaan pusat.
Irianto mengatakan, selain untuk memperkuat keamanan di perbatasan negara, program pergeseran TNI ini, diyakini juga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat. “Wilayah tersebut akan menjadi daerah baru, sehingga penduduk di Kaltara juga akan lebih merata. Kemudian terhadap masyarakat sekitar juga akan berdampak positif pada peningkatan ekonomi,†jelas gubernur.
Oleh pemerintah, lanjut Irianto, Kaltara hanya diminta untuk merekomendasikan lahan yang akan ditempati. Mengenai pembebasan hingga pembangunan infrastruktur nantinya menggunakan anggaran pertahanan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).