Disebutkan Gubernur, sungguh sangat disayangkan jika ada daerah yang secara kuantitas memiliki anggaran daerah cukup besar, namun belum memiliki fasilitas dan layanan kesehatan yang berkualitas. Bagi Kaltara sendiri, kondisi yang ada saat ini dapat dimaklumi. Sebab, peningkatan anggaran saat ini, turut diiringi dengan peningkatan kebutuhan dan permasalahan yang semakin kompleks. “Saat ini, biaya kesehatan menjadi jauh lebih mahal, akibatnya anggaran yang secara kuantitas meningkat, menjadi tak memadai untuk membiayai urusan kesehatan,†kata Gubernur saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Teknis Program Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2017 di Ballroom Hotel Crown, Tanjung Selor, kemarin (30/3).
Pembiayaan kesehatan yang berkualitas itu bertambah besar, karena Kaltara juga ingin menelurkan sejumlah inovasi pada bidang layanan kesehatan. Selain penambahan jumlah dokter umum dan spesialis, Gubernur juga mengarahkan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltara dan kabupaten serta kota di Kaltara untuk melakukan layanan kesehatan jemput bola. “Saya pernah mengusulkan dibentuknya tim terpadu antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melakukan pelayanan jemput bola guna membantu orang miskin yang sakit. Mereka dijemput di rumahnya, dibawa ke ambulan yang dilengkapi peralatan dan dokter yang mumpuni, lalu dirawat di rumah sakit yang juga berkualitas layanannya,†papar Gubernur.
Gubernur juga menginstruksikan kepada Dinkes Kaltara untuk menyediakan anggaran bagi pengadaan 15 unit ambulans dan 5 unit mobil jenazah. Fasilitas ini akan dibagi merata ke seluruh kabupaten dan kota guna meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan di Kaltara. “Ambulans yang ada itu, sedianya dilengkapi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang mumpuni di bidangnya. Perlu juga memiliki peralatan pendukung yang memadai, agar orang yang sakit dan diangkut oleh ambulans mendapat pertolongan pertama yang tepat,†urai Gubernur.
Lebih jauh lagi, Gubernur juga mengarahkan agar Kaltara memiliki Pos Kesehatan Bergerak berbentuk kapal yang mampu melintasi setiap sungai dan laut di wilayah Kaltara hingga ke pelosok. “Kalau melihat keinginan ini, dananya pasti besar. Dari itu, tak mungkin APBD sanggup mendanai semuanya. Nah, disini kami harapkan keterlibatan pihak swasta, dan itu kewajiban mereka untuk mendukung upaya pemerintah di bidang kesehatan masyarakat,†tuntasnya.