Dalam LKPj-nya, berbagai hal disampaikan Gubernur di depan sidang DPRD. Mulai dari realisasi kegiatan, hingga pencapaian program-program yang dilaksanakan Pemprov Kaltara selama dibawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur selama 2016.
Salah satunya yang disampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Kaltara pada 2016. Dikatakan Irianto, pertumbuhan ekonomi di Kaltara pada 2016 memang masih rendah, yaitu 3,75 persen. Di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional (5,02 persen). Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara, jelas Irianto, merupakan angka pada triwulan IV-2016 secara y-on-y. Di mana dari sisi produksi dipengaruhi pertumbuhan kinerja pada sebagian lapangan usaha yang menunjukkan tren positif.
Pada saat pertumbuhan ekonomi masih kecil pada 2016, disampaikan gubernur, inflasi provinsi Kaltara pada tahun yang sama juga kecil. Yaitu 0,69 persen. Lebih kecil dari tingkat inflasi nasional sebesar 3,02 persen.
Terkait pertumbuhan ekonomi ini, Irianto mengaku optimis ke depan pertumbuhan akan semakin tinggi. Gubernur menjelaskan, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya diperngaruhi oleh APBD. Namun lebih besar diperngaruhi investasi swasta. Oleh karenanya, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kaltara, dirinya terus intens menggaet investor untuk berinvestasi di provinsi termuda di Indonesia ini.
“Kalau ada perusahaan membangun pabrik, otomatis lapangan kerja terbuka. Ekonomi masyarakat akan meningkat. Begitu juga di sektor perkebunan, pertambangan dan lain-lainnya,†kata Irianto. Untuk mendukung investasi ini, lanjut Irianto, diperlukan iklim yang sejuk. “Yang terpenting tidak ada konflik. Masyarakat harus mendukung,†tegas gubernur yang ditemui usai rapat paripurna.
Disampaikan juga pada LKPj gubernur, pertumbuhan penduduk Kaltara yang meningkat signifikan pada 2016. Yaitu sebanyak 727.034 jiwa. Meningkat dibandingkan 2015 yang berjumlah 641.456 jiwa. Dengan angka pengangguran yang turun, dari 16.079 di tahun 2015, menjadi 15.099 jiwa di akhir 2016. “Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengalami peningkatan selama 2013 hingga 2015. Yaitu, dari 67,99 pada 2013 menjadi 68,76 di tahun 2015,†jelasnya.
Selanjutnya, mengenai kinerja pengelolaan keuangan dibeberkan gubernur, dari pendapatan Rp 2,316 triliun pada APBD 2016, terealisasi Rp 2,376 triliun atau 100,73 persen. Dengan rincian, pos belanja dialokasikan 2,902 triliun, terealisasi 2,556 triliun atau 88,11 persen.
Dalam hal alokasi belanja pelayanan dasar, tahun 2016 dialokasikan Rp 1,131 triliun dari total APBD Rp 2,901 triliun atau 38,98 persen. Serapan dana perimbangan menunjukkan angka yang signifikan. Yaitu sebesar Rp 1,579 triliun dari alokasi sebesar Rp 1,659 triliun atau 95,18 persen.
Disampaikan juga, struktur pendapatan asli daerah (PAD) 2016 menunjukkan angka Rp 488,43 miliar atau 21,11 persen dari APBD. Namun PAD ini meningkat dibanding 2015, sebesar Rp 370,186 miliar.
Hal-hal lain yang disampaikan dalam LKPj, di antaranya mengenai program-program prioritas di Provinsi Kaltara. Seperti pembangunan sumber energi listrik (PLTA), pembukaan keterisolasian wilayah, terutama ke pedalaman dan perbatasan, pembangunan sarana infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.
“Alhamdulillah, selain melalui APBD kita, progroam-program ini juga mendapatkan respons dari pemerintah pusat. Bahkan saat rapat terbatas bersama para menteri dan dipimpin langsung oleh presiden, Presiden Jokowi sangat mendukung dan langsung menginstruksikan kepada para menteri dan jajaran lainnya untuk membantu pembangunan di Kaltara,†ujar Irianto.
Dalam kesempatan itu gubernur juga mengatakan, mengenai penyelesaian batas wilayah. Baik antar kabupaten di Kaltara, maupun dengan kabupaten di provinsi lain. Gubernur meminta kepada bupati yang batas wilayahnya belum selesai, untuk segera menyelesaikannya. Gubernur juga berharap dukungan DPRD dalam penyelesaian batas wilayah ini. Karena, sesuai peraturan perundang-undangan, jika dalam 5 tahun batas wilayah daerah otonomi baru tidak selesai, bisa dikembalikan ke provinsi induk.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon itu, diikuti oleh para anggota DPRD Kaltara. Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltara, wakil bupati Bulungan, unsur Forkompinda di Bulungan, termasuk para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda di daerah ini.