Disebutkan Irianto, pembiayaan tersebut diserap dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara plus Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa diantaranya adalah, rehab jalan Sungai Barang-Long Apung-Sungai Boh, Kabupaten Malinau dengan pembiayaan Rp 1 miliar. Selain itu, Pemprov juga mengucurkan Rp 10 miliar untuk pembangunan ruas jalan di wilayah tersebut. Pemprov juga menganggarkan pembangunan ruas jalan di Long Nawang-Tapak Mega sebesar Rp 3 miliar. Adapula rehab jalan Long Nawang-Long Apung sebesar Rp 1 miliar.
Selain Malinau, Nunukan pun mendapatkan kucuran pembangunan infrastruktur dari Pemprov Kaltara. Di antaranya, rehab jalan Long Bawan-Long Layu sebesar Rp 900 juta. Lalu pembangunan jalan Long Rungan-Long Padi-Binuang (Rp 12,4 miliar), Long Layu-Pau’pan-Long Rungan (Rp 11,4 miliar) dan Long Midang-Long Bawan-Long Pasia (Rp 12,4 miliar). “Pembangunan itu bersumber dari DAK ditambah APBD Kaltara sebesar Rp 1,4 miliar. Sedangkan pembangunan jalan Long Unung-Pa’Raye, menggunakan APBD murni sebesar Rp 2 miliar,†sebut Irianto.
Dijelaskan Irianto, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di perbatasan menjadi salah satu program prioritas yang harus diwujudkan. Karena dengan terbukanya akses darat, akan ikut meningkatkan daya saing dan berkompetisi yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain kemudahan. “Mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan hasilnya sudah terlihat,†ujar Gubernur.
Tak hanya melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dialokasikan melalui APBD provinsi pun diharapkan segera terwujud. “Pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan, Red) itu sudah jadi komitmen,†jelasnya.
Selain itu, membuka akses perbatasan akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk negeri tetangga. Selain itu, memudahkan masyarakat perbatasan memasarkan hasil pertanian atau perkebunannya di dalam negeri.