Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Badrun saat memberikan kuliah umum bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata di Universitas Borneo Tarakan, Rabu (10/5). “Hal ini (Opini WTP) merupakan instrumen atau indikasi bahwa kita telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan norma dan kaidah undang-undang yang mengatur tentang tatakelola keuangan tersebut,†kata H Badrun.
Dalam kuliah umumnya, H Badrun menyebutkan bahwa Kaltara dan KPK mempunyai kesamaan dari aspek kelahiran, dimana lembaga-lembaga ini lahir setelah adanya reformasi. Dari itu, kedua lembaga ini tak mempunyai beban sejarah yang terlalu berat. “Kaltara merupakan daerah yang baru berumur 4 tahun, yang mempunyai mindset baru, kerja baru dengan lembaga baru yang diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitasnya,†jelas H Badrun.
Meski masih baru, Kaltara lagi-lagi terbukti serius menegakkan seluruh aturan yang bersentuhan dengan keadilan dan keterbukaan, atau transparansi. Manifestasi dari keseriusan manifestasi itu, adalah ditetapkannya Provinsi Kalara sebagai juara nasional penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terbaik-transparansi saat rekrutmen CPNS formasi umum 2014.
Dalam perjalanannya, sebagai sebuah lembaga baru, Kaltara pun harus dipastikan kesiapannya menjadi sebuah lembaga yang mapan. Dijelaskan H Badrun, ada beberapa aspek penilaian yang ditentukan oleh pemerintah untuk DOB untuk dicapai secara optimal. Dan, apabila DOB itu tak mampu mencapai target itu, maka akan dikembalikan ke daerah induknya. “Alhamdulillah, Kaltara telah menyelesaikan semua aspek yang dipersyaratkan, terkecuali satu yakni batas wilayah, dan kita akan mengupayakan agar ini juga cepat selesai,†tutur H Badrun.