Wakapolri mengatakan, kondisi geografis Kaltara yang berada di perbatasan negara, membuat kerawanan tindak kriminalitas dan pelanggaran hukum yang lebih tinggi. Di antaranya human trafficking dan narkoba.
Terkait narkoba, Wakapolri meminta seluruh jajarannya untuk lebih serius memberantas. Termasuk harapan akan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, maupun aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Narkoba ini termasuk tindak kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Oleh karena itu, penanganannya harus juga lebih ekstra. Tak hanya Polri, semua harus ikut berperan,†ucap Wakapolri.
Mengenai kesiapan teknis dan personel, Wakapolri mengatakan, pihaknya akan segera mempersiapkannya. “Tinggal tempatnya, nanti Pak Gubernur dan jajarannya yang mempersiapkan," ucap Wakapolri.
Sebelumnya, terkait dengan organisasi Polda, dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, sudah ada sinyal telah disetujui oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. “Persetujuan untuk organisasi Polda Kaltara sudah ada dari Menpan-RB,†kata Irianto.
Jika seperti disampaikan Wakapolri, pada 2017 Polda Kaltara resmi terbentuk, Irianto mengatakan, sementara akan menempati gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan di Kilometer (KM) 9, Bumi Rahayu, Tanjung Selor. “Kalau memang sudah terbentuk, kita siapkan di Kantor DPRD Bulungan. Kantor itu sudah siap, tinggal pembenahan sedikit. Tim dari Polda Kaltim (Kalimantan Timur) maupun Mabes (Markas Besar) Polri juga sudah meninjau langsung ke sana,†urai Irianto.
Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berkomitmen untuk membantu menyiapkan sarana dana prasarana untuk Polda Kaltara. “Kalau untuk perkantoran (Markas Polda/Mapolda), sementara itu dulu (kantor DPRD Bulungan) tidak apa-apa. Saya rasa dari Polri akan memaklumi itu, karena kita sebagai provinsi baru. Perkantoran kita pun rata-rata masih menyewa,†ungkapnya.
Irianto mengungkapkan, terbentuknya Polda Kaltara sangat membantu dalam hal pengamanan di wilayah Kaltara. Apalagi melihat tingkat kerawanan keamanan Kaltara yang berada di perbatasan, tidak sebanding dengan jumlah personel Polri di wilayah ini, yang masih sangat kurang.
“Kalau bisa secepatnya terbentuk akan lebih bagus. Untuk pembangunan Kantor Polda, bisa dilakukan secara bertahap. Yang jelas soal lahan tidak masalah, bahkan kita prioritaskan. Termasuk untuk kantor Korem (Komando Resort Militer), DPRD Kaltara maupun gubernur,†tutur Irianto.
Disampaikan juga, pembangunan Mapolda Kaltara direncanakan di kawasan Kota Baru Mandiri di daerah Gunung Seriang, Tanjung Selor. Pemprov Kaltara menyiapkan lahan seluas sekitar 22 hektare. “Kita hanya menyiapkan lahannya. Untuk pembangunan fisik nanti dari Mabes Polri,†jelasnya. Lebih lanjut, Irianto mengungkapkan, pembangunan fisik Mapolda ditargetkan bisa dimulai pada 2018.