“Namun penyusunan program ini perlu dilaporkan dulu kepada Gubernur agar mendapat arahan. Sehingga dalam prosesnya, program yang disusun sesuai dengan visi dan misi. Minimal relevan dengan kebijakan strategis Gubernur,†ujar Sekprov saat memberikan arahan pada rapat pembahasan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 di Gedung Serba Guna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (29/5).
Dengan terfokusnya arah pembangunan, Sekprov optimistis akan berdampak pada tumbuhnya perekonomian. Karena itu, masing-masing OPD harus cermat dalam menerjemahkan kebijakan kepala daerah, agar berdampak positif bagi masyarakat. “Terfokusnya pembangunan, dengan menggunakan konsep money follow program, merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat. Sehingga Kaltara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) sangat diharuskan menerjemahkan konsep itu, agar pembangunan tetap berjalan dan fokus,†ulas H Badrun.
Selain itu, keuntungan lainnya akan memudahkan akses bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dari itu, H Badrun mengimbau kepada asisten yang membawahi OPD terkait, untuk segera melakukan koordinasi secepatnya agar program prioritas dapat terwujud.
“Jika program tersebut sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maka akan memudahkan kita mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat,†tuntasnya.