11 Jabatan Kosong Tunggu Jadwal Pelantikan

id ,

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Pelantikan pejabat definitif untuk 11 jabatan tinggi pratama yang lowong di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) disebutkan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun, digelar mengikuti regulasi pergeseran pejabat yang sedianya dilakukan Pemprov Kaltara selama ini.

“Proses seleksinya sudah dilaksanakan sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. Pansel (Panitia Seleksi) juga sudah menyampaikan hasil assessment kepada Gubernur Kaltara (Dr H Irianto Lambrie),” kata H Badrun, Rabu (31/5).

Didalam 1 jabatan yang dilelang tersebut, ada 3 calon pejabat tinggi pratama yang berpeluang. “Laporan hasil assessment itu, saat ini tengah dilakukan pendalaman oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Nantinya, akan dipilih 1 kandidat yang tepat untuk mengisi di sebuah jabatan,” papar H Badrun.

Bersamaan dengan itu, kini Pemprov tengah menjadwalkan pelaksanaan pelantikan para pejabat definitif untuk 11 jabatan dimaksud. “Waktu pelantikannya sedang dijadwalkan disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kan, ada pelaksanaan evaluasi serta pergeseran pada bulan 6 (Juni) nanti, dan kemungkinan dilakukan pada saat itu juga,” papar H Badrun.

Namun, dengan alasan kepentingan organisasi dan telah dipenuhinya seluruh prosedur assessment, waktu pelantikan 11 pejabat definitif tersebut dapat dilakukan secepatnya. “Bisa juga tak harus menunggu bulan 6, terutama bagi jabatan yang benar-benar kosong. Dan, itu memungkinkan dilakukan, karena kepentingan organisasi,” jelasnya.

Adapun jabatan yang dilelang terbuka adalah Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perekonomian, Kepala Biro Humas dan Protokol, Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Serta, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop-UKM), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertapan), Kepala Dinas Kehutanan (Dishut), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).