Gubernur mengatakan, hingga kini proses lelang kegiatan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara sudah terlaksana 80-an persen. Masih ada beberapa kegiatan yang baru dalam proses untuk dilelang, karena masih ada administrasi yang perlu dilengkapi. “Untuk yang belum, saya minta secepatnya segera dilakukan proses lelang,†kata Gubernur.
Termasuk di antaranya, sebut Irianto, yang belum dilelang adalah rencana pembangunan rumah sakit tipe B di Tanjung Selor, yang dananya pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)--perusahaan BUMN di bawah Kementerian Keuangan RI. Sampai saat ini belum dilakukan proses lelang, karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu. “Proyek ini daya serapnya paling besar, sekitar 11 persen dari nilai APBD. Kalau sudah jalan, bisa menaikkan persentase realisasi anggaran,†ujarnya.
Mengenai masih minimnya realisasi anggaran, diakui Irianto, faktornya karena banyak kontraktor pelaksana yang belum mengajukan pembayaran uang muka, sesuai perjanjian kerja untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. “Soal ini, saya sudah minta kepada OPD untuk berkoordinasi dengan pihak kontraktor. Seharusnya kontraktor mengambil uang muka, sesuai perjanjian kontrak. Ini ada aturannya, yaitu Perpres sehingga bisa menaikkan daya serap anggaran,†kata Irianto lagi.
Untuk OPD yang paling minim realisasinya, sebut Irianto adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUTR-Perkim) Kaltara. Ini karena OPD tersebut yang paling banyak melaksanakan kegiatan fisik. Termasuk pula Dinas Perhubungan (Dishub), dan beberapa OPD lainnya.
Jika belanja modal masih minim realisasinya, Gubernur mengatakan, tidak demikian dengan realisasi belanja tidak langsung. Utamanya belanja pegawai. Hingga sekarang, realisasi keuangan untuk belanja pegawai sudah mencapai Rp 700 miliar atau mendekati 100 persen. “Belanja pegawai ini meliputi gaji pegawai, membayar honor dan lain-lain. Makanya realiasasinya tinggi,†tuntas Irianto.