Mengenai hal ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, salah satu akses paling rawan masuknya pelaku teroris ke Kaltara adalah jalur laut. Untuk itu, seluruh pihak yang terkait harus melakukan pengawasan dan pemantauan sedini mungkin. “Pemprov meminjamkan satu unit speedboat kepada TNI untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di laut guna mencegah masuknya pelaku teroris dari negara tetangga,†kata Irianto.
Selain itu, untuk mendukung kelancaran arus transportasi laut, Pemprov juga meminta dukungan dari berbagai pihak agar sejumlah kegiatan pengembangan pelabuhan laut yang tengah berjalan dapat dioptimalkan. “Untuk arus mudik dan balik lebaran tahun ini, Pemprov bersama pihak kementerian terkait akan mengoptimalkan pengoperasian kapal perintis untuk mendukung angkutan lebaran lewat jalur perairan,†timpal kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid menambahkan.
Gubernur juga mengingatkan agar kapasitas angkut penumpang harus berdasarkan aspek teknis kapal dan keselamatan sesuai peraturan yang berlaku. “Kemenhub (Kementerian Perhubungan) juga telah menyiapkan aplikasi sistem informasi angkutan laut lebaran untuk kebutuhan pemantauan dan pelaporan secara aktual,†ungkapnya.
Selain itu, imbih Taupan lagi, juga akan dilakukan monitoring ke beberapa pelabuhan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang. “Informasi penjualan tiket akan diupayakan disampaikan lebih awal, serta dilakukan pengawasan intensif terhadap jumlah tiket agar tidak melebih kapasitas,†jelas Taupan.
Untuk transportasi udara, Pemprov bersama Kemenhub akan mengawasi kesiapan bandar udara (Bandara) di tiap wilayah secara keseluruhan, termasuk peralatan dan personel. Turut pula diawasi pelaksanaan optimalisasi slot time bandara, melakukan publikasi melalui A Notice to Airmen (Notam) apabila terjadi perpanjangan atau perubahan sementara jam operasi bandara terkait dengan jadwal penerbangan. “Aspek keamanan dan keselamatan penerbangan akan ditingkatkan kapasitasnya, selain itu juga akan dimonitor pemberlakuan tarif penumpang angkutan udara sesuai PM (Peraturan Menteri) No 14/2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri,†papar Taupan.