Gubernur Ajak Masyarakat Berzakat, Pemerintah Berkewajiban ‘Setengah Memaksa’

Gubernur Ajak Masyarakat Berzakat, Pemerintah Berkewajiban ‘Setengah Memaksa’
BERIKAN CONTOH : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menerima penghargaan Kepala Daerah Peduli Zakat 2017 dari kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Baznas Pusat Efri S Bahri, Kamis (15/6) (dok humas)

Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Program Kaltara Berzakat dan Kebangkitan Zakat Provinsi Kaltara yang dicanangkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), diluncurkan sejak Kamis (15/6) kemarin.

Peluncuran Kaltara Berzakat ditandai dengan penggalangan zakat, infaq dan sedekah dari Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie oleh ketua Baznas Provinsi Kaltara H Sayyid Muhammad Bilfaqih, dan diikuti jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, pengusaha, perbankan dan masyarakat oleh pengurus Baznas Provinsi Kaltara di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara.

Sebelum itu, atas kepedulian Gubernur terhadap kegiatan Baznas Provinsi Kaltara, Baznas Pusat memberikan penghargaan sekaligus menobatkan Gubernur sebagai Kepala Daerah Peduli Zakat 2017. Penghargaan itu diserahkan oleh Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Nasional Baznas Pusat, Efri S Bahri.

Terhadap program Kaltara Berzakat, Gubernur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh hadirin yang memenuhi undangan Baznas, untuk berzakat, infak dan sedekah. “Ini bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada pimpinan serta anjuran agama. Semua ini pastinya akan mendapatkan imbalan, mengingat zakat adalah kewajiban yang tertera dalam Alquran dan Hadits,” kata Irianto.

Gubernur menegaskan, apabila zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal tak ditunaikan, pastinya akan menerima sanksi. “Di Indonesia, zakat wajib disebut. Zakat pun diatur pengelolaannya oleh negara di dalam UU (Undang-Undang) Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 14/2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23/2011. Dan karena ini amanah UU, pembayaran zakat pun diformalkan dalam bentuk acara kenegaraan,” jelasnya.

Implikasi dari keberadaan UU Pengelolaan Zakat itu, pemerintah pun berkewajiban mengimbau, bahkan ‘setengah memaksa’ agar masyarakat, jajaran pemerintahan, pengusaha maupun kaum muslim-muslimin diwilayahnya untuk menunaikan zakat. “Khususnya kepada pengusaha yang telah lama menikmati hasil alam di Kaltara, kami undang untuk berzakat di Baznas Kaltara,” ujar Gubernur.

Irianto juga mengajak jajarannya untuk membudayakan berinfak dan sedekah minimal Rp 50 hingga 100 ribu. “Diharapkan Pemprov dapat menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota di wilayahnya. Terlebih, apabila telah menunaikan zakat, banyak berinfak dan bersedekah, insya Allah diri pribadi bahkan Kaltara akan dijauhkan dari musibah,” tuntasnya.

Di sela acara Kaltara Berzakat itu, Gubernur turut menerima secara simbolis Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dari pengurus Baznas Kaltara. NPWZ Gubernur, adalah 657200 1 0000934 yang terdaftar sejak 29 April 2017. Gubernur juga didaulat menjadi Amil pada program Sehari Menjadi Amil yang dihelat Baznas Kaltara.

Editor:Firsta Susan Ferdiany

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/berita.php on line 117
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/#module/fly.php on line 27
Back to top
Twitter
Facebook
Google Plus
RSS