Bulungan Didesak Perjuangkan Keberadaan Pulau Terluar

Bulungan Didesak Perjuangkan Keberadaan Pulau Terluar
Aspirasi warga Bunyu (dok)
    Bunyu (Antara News Kaltara)  - Warga Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara mendesak agar pemerintah kabupaten setempat meresponsif aspirasi warga agar memperjuangkan keberadaan daerah itu sebagai pulau terluar.
     Dilaporkan di Bunyu, Sabtu bahwa sejauh ini, belum ada tanda-tanda dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, merespon keinginan masyarakat Bunyu memperjuangkan satu-satunya kecamatan yang terpisah dari kabupaten induk, Bulungan sebagai pulau terluar.
     Akhirnya, masyarakat di pulau penghasil minyak gas dan batu bara ini pun, sudah mulai memasang spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi yabg sudah mereka dengungkan sejak tahun lalu semasa Drs. Ahmad Syafri masih menjabat sebagai Camat Bunyu.
       Terlihat bentangan spanduk berukuran 3x1 meter tersebut, terpasang di sebuah plang reklame berbahan pipa galvanis. Tepatnya di pertigaan Jalan Methanol menuju pelabuhan Pertamina milik RU V dengan tulisan, "Masyarakat Bunyu: Mendesak Pemerintah Kabupaten Bulungan Mengusulkan Bunyu Sebagai Pulau Terluar".
      "Ya kami bersama kawan-kawan memasang spanduk ini selain bentuk aspirasi, juga bagian dari sosialisasi," ungkap Aulia (39), Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Putra Bunyu Bersatu (PBB).
     Jika Bunyu berhasil "diloloskan" sebagai pulau terluar melalui usulan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, maka diyakini kebijakan dan strategi pembangunan di pulau dengan luas wilayah 198,32 kilometer persegi ini juga akan berlaku khusus.
       Harapan inilah yang terus diperjuangkan masyarakat Bunyu. Sehingga nantinya bisa berstatus sebagai pulau kecil terluar bersama 111 pulau lainnya yang sudah disetujui presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
      "Kami meyakini dengan statusnya menjadi pulau kecil terluar akan menentukan kebijakan dan strategi pembangunan daerah, khususnya Pulau Bunyu." ujarnya.
     "Sebab sejauh ini apa yang diharapkan masyarakat terkait alokasi anggaran untuk pembangunan belum sepenuhnya ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi warga Bunyu." imbunnya.
       Program prioritas jika berstatus pulau terluar tentu akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan guna 'memutus' keterisolasian. Mengingat Kecamatan Bunyu terpisah dari kabupaten induk, Bulungan.
       "Dengan berstatus pulau terluar, maka diarahkan kepada para pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah agar dapat mempercepat pembangunan di Bunyu yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristiknya sehingga mampu memberi pengaruh yang nyata terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya secara berkelanjutan." katanya.
      Warga Bunyu lainnya, M. Noor (38) menambahkan bahwa jika status Bunyu masuk sebagai pulau terluar, diyakini juga akan meringankan beban anggaran pemerintah provinsi Kaltara dan Pemkab Bulungan untuk pembangunan di Bunyu.
     "Apalagi Bunyu ini penyumbang terbesar bukan hanya untuk Bulungan saja, tapi juga untuk Kaltara melalui penghasilan sekfor migas dan batu bara," sebutnya.
       "Penghasilan besar tapi pelabuhan rakyat saja belum ada masih numpang dengan milik perusahaan Pertamina. Ya kami bersyukur, ada rencana pak gubernur mau bangun pelabuhan Fery di sini (Bunyu),l sambungnya.


Editor:iskandar zulkarnaen

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/berita.php on line 117
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /var/www/html/biro/kaltara/#module/fly.php on line 27
Back to top
Twitter
Facebook
Google Plus
RSS