Keberadaan DAD juga bukan untuk menghilangkan lembaga sejenis yang sudah ada di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, semuanya berjalan beriringan untuk membangun bangsa. “Kesimpulannya, membangun manusia Dayak, artinya membangun Indonesia,†jelas Yakobus.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie menyebutkan, sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kaltara membutuhkan asupan dan asuhan dari berbagai elemen, utamanya yang berkaitan dengan kebijakan menuju percepatan pembangunan di Kaltara. “Kami mengajak semua masyarakat di Kaltara, khususnya masyarakat Dayak untuk menyatukan semangat guna memberikan kontribusi terbaik bagi mempercepat langkah pembangunan di Kaltara,†kata Gubernur dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Badrun, sekaligus membuka Musyawarah I DAD Kaltara, Sabtu (8/7).
Lembaga apapun yang berada di Indonesia, termasuk DAD diharapkan dapat mengutamakan dan mengedepankan konsep Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhineka Tunggal Ika dalam pedoman organisasinya. “Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh adat, khususnya adat Dayak atas peran serta aktifnya bagi pembangunan bangsa dan negara. Dan, Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara mendukung seluruh program kerja yang disusun dalam rangka kerja sama untuk menunjukkan integritas dan kemampuan dalam memajukan Indonesia, Borneo, dan Kaltara,†tuntasnya.