Jakarta (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengusulkan pembagunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan darat dan laut di Kaltara. Selain membantu masyarakat di perbatasan Kaltara, dibangunnya PLBN juga sebagai upaya pencegahan terjadinya keluar masuknya barang illegal dari negara tetangga Malaysia.
“Ini sudah dibicarakan pada forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo), namun hingga saat ini belum terealisasi. Padahal kita memiliki panjang batas darat 1.038 kilometer, dan sering menemukan sejumlah masalah di wilayah perbatasan,†ujar Irianto dalam acara Rakor evaluasi pengelolaan perbatasana negara yang diadakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Rabu (12/7) lalu.
Dibangunnya PLBN tersebut, lanjut Irianto dapat mengurangi terjadinya penyelundupan minuman keras (miras) dan narkoba serta barang terlarang lainnya. “Saya sudah masuk ke sebagian jalan tikus itu bersama Komandan Pasukan Pengamanan Perbatasan. Bahkan kita sempat menangkap dan memusnahkan berpeti-peti minuman keras,†ungkapnya.
Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, lanjut Irianto, selain mengusulkan pembangunan PLBN, disarankan Pemerintah Indonesia perlu membicarakan persoalan tersebut dengan pihak Malaysia sebagai negara sahabat untuk bekerjasama dalam melakukan pencegahan terjadinya penyelundupan di perbatasan. “Mohon ini dapat menjadi pertimbangan Bapak Mendagri dan Menkopolhukam, agar pihak Malaysia juga mencegah hal tersebut supaya tidak masuk ke wilayah Indonesia,†jelas Irianto.
Gubernur juga berharap pembangunan PLBN diikuti dengan pembangunan zona lain, seperti pembangunan pertokoan atau pasar yang dilengkapi sarana dan prasarana lain seperti air bersih dan sanitasi. Dengan demikian memberikan dampak positif untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat. “Di sana akan terjadi aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. Tentu diharapkan berbagai produk yang dikirim ke negara tetangga bisa lebih banyak sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan,†ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun toko Indonesia di wilayah perbatasan. Dengan pembangunan toko tersebut diharapkan warga perebtasan, bisa membeli produk-produk dalam negeri, baik kebutuhan pokok seperti gula, minyak goreng maupun kebutuhan lain. Bahkan, tak hanya dengan mudah memperoleh produk-produk dalam negeri, tapi harganya pun sama seperti di wilayah perkotaan.
“Makanya kita akan bangun toko Indonesia di perbatasan seperti Krayan. Alhamdulillah pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah mengalokasikan pembangunan Toko Indonesia melalui Dana Alokasi Khusus (DAK),†ujar Gubernur.
Pembangunan toko Indonesia ini pun agar semakin meningkatkan kecintaan warga di perbatasan akan produk-produk dalam negeri. Karena selama ini, warga di perbatasan memang lebih bergantung pada produk asal negeri jiran lantaran akses yang hanya bisa melalui jalur udara. Dengan demikian, produk dalam negeri di perbatasan masih sangat terbatas. “Nanti, untuk barang yang dijual di toko Indonesia kita akan bekerja sama dengan Bulog (Badan Urusan Logistik),†tambahnya.
Rencana tersebut, lanjut Gubernur, telah dibicarakan dengan direksi Bulog. Dan Bulog pun menyatakan kesiapannya untuk mengisi barang-barang yang akan dijual di toko Indonesia. “Nanti kita juga akan sampaikan kepada pemerintah pusat untuk ongkos angkut barangnya, jadi harga barang yang dijual di toko Indonesia tidak mahal,†jelas Gubernur.
Selain Krayan, toko Indonesia pun akan dibangun di daerah perbatasan lain yang saat ini masih sulit diakses seperti Lumbis dan Long Ampung. Hanya saja, kata Gubernur, pembangunan toko Indonesia di daerah perbatasan lainnya dilakukan secara bertahap. "Menyesuaikan keuangan daerah. Yang jelas, tahun ini kita realisasikan di Krayan,†ujarnya.
