Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Rencana pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan perbatasan, seperti yang diusulkan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Ir H Irianto Lambrie dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pengelolaan Perbatasan, harus menunggu hingga 2019 mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Sigit Muryono menjelaskan ketersedian lahan untuk pembangunan SMK maupun Sekolah Garis Depan (SGD) masih menjadi kendala utama. "Arahan Gubernur agar konsentrasi menyiapkan lahan. Kalau sudah ada lahannya tentu akan segera diajukan secara bertahap ke pemerintah pusat," kata Sigit usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, belum lama ini.
Sementara menunggu tersedianya lahan, lanjut Sigit, Disdikbud saat ini sedang fokus melakukan revitalisasi SMK yang sudah ada. Dari 18 SMK yang ada di Kaltara saat ini, sejumlah SMK seperti di Krayan dan Sei Manggaris kondisi gedungnya sudah sangat memprihatinkan. "Yang urgent saat ini adalah membuat database sarana prasarana sekolah yang akan direvitalisasi. Kemudian profil kepemilikan lahan dan surat-surat lahannya jelas. Meski memakan waktu lama untuk data yang detail tapi harus selesai tahun ini," urai Sigit.
Untuk itu, ia meminta kerjasama dan doa restu dari semua pihak agar proses ini berjalan lancar dan bisa segera terwujud. Termasuk peran serta pihak swasta, mengingat keterkaitan erat SMK dengan dunia usaha dan industri. Hal ini terkait bantuan untuk peralatan praktek atau workshop dan magang bagi siswa SMK.
Aspek lain seperti tenaga pengajar, gedung sekolah dan sumber pembiayaan operasional sekolah, Sigit optimistis dapat terpenuhi. "Program Guru Garis Depan (GGD) dan afirmasi. Alumni dari GGD ini didorong untuk kembali mengabdi di perbatasan bagi daerahnya. Dan pemerintah daerah maupun pusat siap menggelontorkan dana untuk sekolah di perbatasan," tutupnya.