TPID Diminta Jaga Kestabilan Inflasi

id ,

TPID Diminta Jaga Kestabilan Inflasi

PENGENDALIAN INFLASI : Sekprov Kaltara H Badrun saat menghadiri pertemuan pra sarasehan nasional tentang pengendalian inflasi daerah di Gedung B Kantor BI di Jakarta, Rabu (26/7). (dok humas)

Jakarta (Antara News Kaltara) - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara meminta kepada daerah, terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk selalu menjaga kestabilan inflasi di daerahnya masing-masing.




Demikian disampaikan Mirza saat membuka pertemian pra saresahan nasional dengan tema "Mendorong inovasi strategi kebijakan pengembangan ekonomi daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan mengendalikan inflasi daerah" di Gedung B Kantor BI di Jakarta, Rabu (26/7).




Pertemuan diikuti para kepala perwakilan BI se Indonesia, serta perwakilan dari pemerintah provinsi. Termasuk Kalimantan Utara (Kaltara) yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov), yang juga ketua TPID H Badrun dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Ekonomi Hasan Basri.




Mirza mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah membaik. Dan akan terus membaik jika ditunjang sinergisitas antara pusat dan daerah. Termasuk dengan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta angka inflasi. Untuk itu, kestabilan inflasi harus terus dijaga. "Menjaga kestabilan inflasi, salah satunya bisa dilakukan menjaga stabilitas harga. Ini menjadi tugas tim pengendali inflasi daerah," ujarnya.




Kunci utama ekonomi yang tumbuh dengan inflasi terjaga, lanjutnya, bisa memenuhi 4 hal yang sering disebut 4K. Yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.




Sementara itu, pertemuan pra sarasehan nasional kemarin, merupakan persiapan acara sarasehan nasional membahas tentang perekonomian nasional malam tadi. Sarasehan dihadiri para kepala daerah tingkat provinsi se Indonesia dan beberapa kementerian terkait.


Pertemuan dibagi dalam tiga komisi. Disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Kaltara sendiri masuk dalam Komisi C, yaitu pertambangan dan industri. "Hal yang dibahas mengenai peran sektor industri dan pertambangan dalam meningkatkan kapasitas perekonomian dan mengendalikan inflasi," kata H Badrun.