Sekprov Ajak ASN Ubah Mindset

id ,

Sekprov Ajak ASN Ubah Mindset

REVOLUSI MENTAL : Sekprov Kaltara H Badrun kala menghadiri pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/8). (dok humas)

Surakarta (Antara News Kaltara) - Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, Sekretaris Provinsi (Sekprov) H Badrun menghadiri pembukaan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental Indonesia di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (25/8). Sejumlah pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga turut hadir dalam acara yang dibuka oleh Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Puan Maharani itu.

Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental atau Jambore Nasional Revolusi Mental, menandai 2,5 tahun revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kala. Kegiatan yang pertama kali digelar pada tahun ini, berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Agustus 2017.

Ada beberapa kegiatan yang digelar pada selama Jambore Nasional Revolusi Mental ini. Di antaranya, Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Mandiri serta Gerakan Indonesia Bersatu.

Berkaitan dengan revolusi mental, dikatakan H Badrun, hal utama yang digalakkan di Kaltara, utamanya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah mengubah mindset atau pola pikir untuk menjadi ASN yang pekerja keras, kerja cepat, berinovasi dan tidak mudah mengeluh. "Berulang kali ditegaskan oleh Gubernur (Irianto Lambrie), bahwa kita semua harus mengubah mindset kita, menjadi ASN yang bekerja dengan penuh semangat, penuh rasa optimisme dan tidak mudak mengeluh. Apalagi Kaltara merupakan daerah baru, sehingga memerlukan semangat kerja seluruh jajaran ASN. Tak terkecuali juga oleh masyarakatnya," kata H Badrun.

Ditambahkan, tak kerja rasa optimisme yang tinggi, melalui revolusi mental juga diperlukan ASN yang inovatif, punya percaya diri dan yang tak kalah pentingnya adalah selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan.

Sementara itu Menko PMK Puan Maharani yang mewakili Presiden dalam sambutannya mengatakan, pemerintah telah mencanangkan revolusi mental agar manusia Indonesia lebih berintegritas. "Mereka memiliki etos kerja dan gotong royong untuk wujudkan Indonesia berlandaskan Pancasila," jelasnya.

Puan mengatakan, gerakan revolusi mental tersebut telah diwujudkan secara nyata melalui berbagai kegiatan pelayanan publik. "Gerakan ini memberikan dorongan dan apresiasi terhadap inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Dorongan yang dimaksud, lanjutnya, termasuk dukungan dari sisi kebijakan. "Inovasi pelayanan publik itu wujud nyata dari revolusi mental yang paling bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Puan di hadapan ribuan peserta yang mayoritas ASN itu.

Pada kesempatan itu pula, Menko PMK memberikan apresiasi kepada 40 program dari Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam melakukan inovasi pelayanan publik yang dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat.

Penyerahan Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017. Top 40 Inovasi Pelayanan Publik merupakan Inovasi yang sangat terpuji dari hasil seleksi inovasi pelayanan publik sebanyak 3.054 inovasi yang diikuti oleh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD.

Seperti diketahui, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), setiap Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk menjalankan Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang diwujudkan melalui 5 gerakan sosial.

Selain Menko PMK, tampak hadir dalam acara kemarin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur, juga beberapa menteri lain maupun yang mewakilinya, serta sejumlah gubernur dan bupati serta walikota se Indonesia.