Salah satu yang disampaikan, adalah soal kesungguhan Kaltara memenuhi seluruh indikator evaluasi yang dibutuhkan agar sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kaltara bisa terpenuhi . "Dari 10 indikator DOB itu, semuanya sudah dapat terpenuhi. Yang belum selesai, hanya masalah batas wilayah antar kabupaten dan kota," kata Sekprov.
Adapun upaya keras yang dilakukan serta tantangan yang dihadapi selama Kaltara berdiri, disebutkan H Badrun, di antaranya yakni pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang meliputi PLBN Sei Pancang, Nunukan yang masuk dalam rencana pembangunan 9 PLBN Terpadu, dan melakukan kajian kelayakan PLBN Labang dan Long Midang.
Lalu, pengusulan pemekaran DOB di wilayah Provinsi Kaltara. Yaitu, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kota Sebatik, Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Apau Kayan. "Juga direncanakan pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Tujuannya, untuk mengantisipasi mahalnya harga barang-barang di perbatasan, mengurangi ketergantungan dengan Malaysia, meningkatkan rasa harga diri masyarakat perbatasan dan meminimalisasi kegiatan ekonomi ilegal di perbatasan," paparnya.
Pemprov Kaltara, lanjut Sekprov, juga menyediakan Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang dan Manusia untuk daerah perbatasan. Permasalahannya, lelang SOA dilakukan setiap tahun, sehingga pada awal tahun terjadi kelangkaan bahan pokok. Terkait isu keamanan, utamanya untuk mengisi daerah perbatasan yang masih kurang penduduknya, dan menjaga kedaulatan dan keamanan negara di perbatasan serta menjaga aset negara di perbatasan, Pemprov merencanakan pergeseran gelar pasukan TNI di Kaltara di Tinabasan pada areal seluas 2.657 hektare. "Ini merupakan salah satu dari 11 titik yang direncanakan untuk penempatan gelar pasukan TNI di Kaltara. Dari 11 titik itu, luasan lahan yang disiapkan sekitar 26 ribu hektare," jelas Sekprov. Adapun 11 titik di perbatasan yang direncanakan untuk penempatan TNI itu, yakni Long Layu (915 hektare), Long Pujungan (7.932 hektare), Bebatu (616 hektare), Tinabasan (2.657 hektare), Tau Lumbis (1.906 hektare), Bunyu Selatan (77 hektare), Tanah Kuning (954 hektare), Liagu (95 hektare), Long Nawang (5.234 hektare), Pa Padi (3.643 hektare), dan Long Midang (2.205 hektare).
"Di perbatasan, ada pula kegiatan peningkatan dermaga Sungai Ular Seimenggaris, Kabupaten Nunukan. Dermaga ini diharapkan, selain sebagai dermaga tradisional dagang yang terhubung dengan Malaysia, juga sebagai akses masuknya kebutuhan pokok ke Indonesia," ungkap Sekprov.
Pemprov juga mencatat ada 14 kementerian yang telah menyiapkan rencana aksi pembangunan perbatasan untuk tahun anggaran 2017 dengan nilai total anggaran Rp 1,3 triliun. Dan, pada 2018 tercatat 28 kementerian juga memiliki rencana aksi serupa dengan nilai total anggaran Rp 3,475 triliun.
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERBATASAN KALTARA TA 2017
1. Kementerian PUPR Rp 624 M
2. Kementerian Dalam Negri Rp 169,5 M
3. Kementerian Pertahanan Rp 45,2 M
4. Kementerian Perhubungan Rp 143,4 M
5. Kementerian Naker Rp 3 M
6. Kementerian Kesehatan Rp 211,4 M
7. Kementerian Perdagangan Rp 16,7 M
8. Kementerian Kominfo Rp 10 M
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 9,5 M
10. Kementerian Pariwisata Rp 24,2 M
11. Kementerian ESDM Rp 13,1 M
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 5,5 M
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 24,9 M
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Rp 4 M
TOTAL Rp 1,3 T
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN PERBATASAN KALTARA TA 2018
1. Kementerian PUPR Rp 1,274 T
2. Kementerian Dalam Negri Rp 36 M
3. Kementerian Pertahanan Rp 67,33 M
4. Kementerian Perhubungan Rp 0,17 M
5. Kementerian Naker Rp 0,33 M
6. Kementerian Kesehatan Rp 48, 57 M
7. Kementerian Perdagangan Rp 52 M
8. Kementerian Kominfo Rp 41, 27 M
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 3,9 M
10. Kementerian Perindustrian Rp 38,6 M
11. Kementerian ESDM Rp 1.104 T
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 153, 2 M
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 24,9 M
14. Kementerian Desa dan PDTT Rp 40,88 M
15. BNPP Rp 8 M
16. Kemenkop dan UMKM Rp 10,4 M
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Rp 0,75 M
18. Kementerian Pertanian Rp 79, 74 M
19. Kementerian Pariwisata Rp 7,55 M
20. Kemenkumham Rp 544,1 M
21. Polri Rp 1,007 M
22. BPS Rp 0, 53 M
23. Bakamla Rp 134,17 M
24. BIG Rp 9,05 M
TOTAL Rp 3,475 T
SUMBER : BIRO PENGELOLA PERBATASAN SETPROV KALTARA, 2017