Sebelum melakukan peninjauan, rombongan Asslog akan mendengarkan paparan oleh instansi terkait mengenai kondisi terakhir di lokasi pembangunan Polda. Misalnya, kendala yang terjadi di lahan pembangunan Polda, serta kendala penempatan kantor polda sementara.
Gubernur menyebutkan pembentukan Polda sangat mendesak untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kaltara. "Semoga pembentukan Polda Kaltara segera diwujudkan mengingat pertimbangan kondisi kerawanan kamtibmas wilayah. Apalagi kita berada di daerah perbatasan," kata Irianto.
Provinsi Kaltara yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terutama penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia ke negeri jiran.
Irianto menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sudah sangat siap dibentuknya Polda di daerahnya dengan menyediakan lahan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM).
Sebelumnya, rombongan dari Mabes Polri sudah beberapa kali ke Kaltara, untuk meninjau kesiapan Mapolda Kaltara. Salah satunya pada Februari lalu, yang dipimpin Komisaris Besar (Kombes) Pol. Yasdan Rivai. Kunjungannya berkaitan dengan tinjauan kesiapan Pemprov Kaltara merealisasikan pembentukan polda yang menjadi atensi Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Yasdan Rivai yang juga bertindak selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Polda Kaltara menyadari, masyarakat di daerah itu sangat mendambakan secepatnya dibentuk polda.
Namun kata dia, membutuhkan proses yang perlu mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), meskipun telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI.