Untuk memenuhi keinginan tersebut, sejumlah perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus dilengkapi oleh PT PHENC. Salah satunya, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
Menindaklanjuti rencana seismik tersebut, belum lama inipihak PHENC bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan rapat koordinasi di ruang pertemuan Kantor Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kaltara.
Kepala DLH Kaltara Edi Suharto mengatakan, survei seismik 3D merupakan kegiatan mencari sumber cadangan potensi minyak bumi dan gas yang terkandung di dasar laut, dengan menggunakan teknologi pencitraan 3 dimensi. Dari survei ini, akan menghasilkan gambar lebih baik dan informatif, tentang dasar laut. Sehingga memudahkan menginterpretasikan potensi cadangan minyak dan gas bumi.
"Sebelum melakukan survei tersebut, PT PHENC perlu melengkapi sejumlah dokumen. Di antaranya dokumen perizinan lingkungan UKL/UPL. Dan, untuk penerbitan dokumen ini, ada sejumlah instansi teknis yang perlu memberikan pertimbangan atau rekomendasi, salah satunya DLH," kata Edi, Rabu (30/8).
Sebelum rekomendasi atau pertimbangan teknis dikeluarkan, PT PHENC perlu pula melakukan sejumlah langkah administratif lainnya. Salah satunya, memaparkan rencana kerja dari survei seismik 3D yang akan dilakukan di tapak. "Selasa (29/8) di Ruang Rapat DLH, PT PHENC sudah melakukan pemaparan awal mengenai rencana survei itu. Pemaparan itu dihadiri perwakilan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Bulungan, Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), DPM-PTSP, DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan), Kepala Desa terkait, dan perwakilan masyarakat setempat," jelasnya lagi.
Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, mengenai Dokumen UKL/UPL serta saran-saran dari pihak terkait mengenai sejumlah hal yang harus dilengkapi PT PHENC untuk memuluskan rencananya tersebut. "Salah satu saran yang kami sampaikan adalah perlunya PT PHENC melakukan sosialisasi mengenai kegiatan mereka itu kepada masyarakat. Selanjutnya, ada juga saran teknis agar kegiatan seismik 3D itu dapat dikatakan layak," urai Edi.
Terhadap seluruh saran yang masuk, disampaikan Edi bahwa PT PHENC mengaku akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Termasuk kelengkapan dokumen yang disarankan untuk dilengkapi dan diperbaiki.
“Mereka siap memperbaiki dan melengkapi dokumen yang mendapatkan koreksi dalam waktu secepat-cepatnya. Setelah usulan Dokumen UKL/UPL itu disampaikan, insya Allah selambat-lambatnya 14 hari akan diberikan rekomendasi teknis mengenai kelayakan kegiatan mereka. Sesuai Pergub, perizinannya akan dikeluarkan lewat satu pintu melalui DPM-PTSP," papar Edi.
Masih berkaitan dengan rencana itu, Edi juga menegaskan, PT PHENC harus memberdayakan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Utamanya, untuk pekerjaan yang tak membutuhkan kemampuan khusus.