Nilai investasinya pun tak kecil. Dari sejumlah kegiatan yang akan dilakukan di Kaltara, perkiraan investasinya mencapai USD 45,98 miliar. Namun karena skala prioritas, dana investasi yang bakal diserap mencapai USD 26 miliar.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman, kemarin (5/9) memberikan masukan terkait skema joint venture antara perusahaan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan skema ini, menurutnya, akan makin mendorong transparansi pengembangan ekonomi dan investasi di Indonesia.
Gubernur juga mengatakan, perlunya diatur dengan sebaik-baiknya mekanisme penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal RRT, agar tidak menimbulkan hal-hal kontra produktif dan kesan buruk terhadap pemerintah. "Kemudian juga perlunya konsistensi yang kuat dan berkesinambungan dalam kebijakan pemerintah untuk menjamin keamanan berinvestasi dan berbisnis," kata Irianto.
Rapat itu sendiri dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut B Panjaitan, dan digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Kemenko bidang Kemaritiman. Hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas T Lembong, serta para pejabat kementrian terkait. Dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, hadir Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat koordinasi ini berlangsung sangat fokus. Terutama pada empat lokasi yang akan menjadi fokus progress BRI Indonesia-Tiongkok. Dari empat lokasi ini, memiliki spesifikasi program yang berbeda-beda. Kaltara misalnya. Di provinsi termuda ini, akan dikembangkan investasi untuk pembangunan sektor perkebunan, hydro power, serta pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Termasuk juga rencana pembangunan kilang minyak.
Dari paparan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, ada beberapa program di Kaltara yang akan masuk didalam BRI Indonesia-Tiongkok. Di antaranya, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan, yang meliputi pelayanan lintas batas negara, pertahanan-keamanan, pariwisata, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Kemudian rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tarakan, yang di dalamnya meliputi pariwisata, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kayan Mentarang, yaitu Taman Nasional Kayan Mentarang, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) KIPI Tanah Kuning.
Gubernur mengungkapkan, dari program-program tersebut, diutamakan tiga kegiatan prioritas. Yaitu, pembangunan kawasan industri dengan klaster khusus industri alumina dengan nilai investasi USD 7,0 miliar, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Bulungan (USD 17,30 miliar), serta KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi (USD 1,68 miliar)--salah satunya untuk membangun pelabuhan internasional.
Dari rapat itu juga, kata Irianto, dibentuk tim kerja. Yaitu Komite Kerjasama GMF BRI yang diketuai Menko Maritim dengan melibatkan beberapa menteri terkait di dalamnya. "Termasuk lebih spesifik lagi, nanti per lokasi ada timnya. Kaltara masuk dalam tim kerja atau working group II yang diketuai oleh Menteri Perindustrian," ujarnya.
Dari pertemuan itu, ditarik kesimpulan, bahwa percepatan program kerja sama investasi antara Indonesia-Tiongkok melalui GMF BRI terus dilakukan. Bahkan Menko Kemaritiman minta agar progresnya selalu dilaporkan secepatnya.
Di samping itu, dikatakan Gubernur, dalam rapat tersebut juga diperoleh banyak masukan juga untuk Kaltara. Di antaranya, agar kawasan industri yang direncanakan dirancang terintegrasi. Kemudian rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai alternatif pemenuhan energi sambil menunggu pembangunan PLTA yang cukup lama. "Kaltara memiliki banyak batubara, jadi untuk pembangunan PLTU insya Allah tidak masalah, dan bisa terbangun. Dari Tsingshan, yang berencana membangun industri smelter juga sudah melakukan survey," tuntasnya.