Dalam rapat tersebut, kata Gubernur, rencana pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Pesawan memasuki agenda 2017, namun untuk tahapan ekseskusinya baru akan dilaksanakan tahun 2018 mendatang. Rapat tersebut adalah rapat tim persiapan pengadaan tanah pembangunan pelanuhan pesawan, dengan tujuan dapat menyamakan persepsi seluruh anggota yang termasuk dalam tim persiapan pengadaan tanah pembangunan Pelabuhan Pesawan. "Jangan sampai pada saat kita melaksanakan pengadaan tanah, di lapangan tim pengadaan tanah beda pandangan atau tidak sinkron," katanya.
Berdasarkan verifikasi awal yang dilaksanakan terhadap dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan pelabuhan pesawan yang diajukan Dishub Kaltara, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan terhadap materi dan narasi serta berkas pendukung yang harus dilengkapi
"Antara lain berkaitan dengan lampiran rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk surat keterangan atau surat rekomendasi dari dinas terkait, serta substansi kesesuaian dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi Kaltara 2016-2036," ujarnya.
Irianto menyebutkan hasil verifikasi awal, telah disesuaikan dan disempurnakan oleh Dishub Kaltara. Selanjutnya diverifikasi kedua terhadap dokumen perencanaan pengadaan tanah pembangunan Pelabuhan Pesawan.
"Dokumen sudah memenuhi syarat untuk diberikan rekomendasi agar dapat dilaksanakan serta dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tanda resmi ini akan dijadikan dasar untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya," jelasnya.
Untuk tahap awal, kata Gubernur, rencananya akan dilakukan pembebasan lahan secara bertahap. Rencana pembebasan 20 sampai 60 hektare. "Akan kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Yang jelas, harapan kita bisa segera dilaksanakan, untuk tahun ini kita lakukan konsolidasi ke dalam teekait pembebasannya, termasuk tim appraisalnya, dan yang terlibat di dalamnya," katanya.
Pada prinsipnya lanjut Gubernur, tetap mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. "Kita tetap sesuaikan dengan ketentuan yang ada, karena kita tidak menginginkan ada masalah kedepannya, apalagi menyangkut kepemilikan lahan masyarakat," ujarnya.
Namun, hal tersebut akan ditangani oleh tim appraisal, yang nantinya juga menghitung standarisasi lahan yang akan dibebaskan. "Kendala di lapangan pasti kita temui, termasuk soal kepemilikan lahan masayarakat. Kita sudah ada tim appraisal, mereka yang nantinya akan menangani masalah yang ada, juga terkait dengan negoisasi," sebutnya.
Secara spesifikasi, dijelaskan Irianto, pelabuhan di Pesawan ke depannya memiliki sisi perairan tempat sandar kapal sepanjang 450 meter. Selain itu, eksisting keluar masuk barang yang lebih cepat dan ditambah lagi dermaga, trestle, causeway dan Corrugated Concret Sheet Pile (CCSP). "Setidaknya kapal bisa bersandar maksimal 4 unit sekaligus," ulasnya.
Sedang dari sisi daratnya pelabuhan akan dilengkapi fasilitasi perkantoran untuk ditempati instansi terkait, seperti Bea Cukai, Syahbandar serta Kantor Administrasi dan Navigasi. Pelabuhan juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti terminal penumpang, gudang dan tempat penyimpanan peti kemas. "Paling tidak, pelabuhan itu nantinya berfungsi melayani kegiatan angkutan laut, seperti barang dan penumpang, serta angkutan penyeberangan antarprovinsi," ungkapnya.
Saat ini, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah membangun jalan akses menuju ke Pesawan. Jika pelabuhan itu telah terbangun, Irianto menyebutkan, maka akan melayani rute pelayaran Tanjung Selor-Surabaya, termasuk direncanakan melayani rute pelayaran Tanjung Selor-Makassar. "Pelabuhan Pesawan ini bagian dari Program Tol Laut dengan tujuan distribusi barang ke dalam dan keluar semakin lancar," ujarnya.
Sedangkan untuk anggaran proyek fisik Pelabuhan Pesawan akan menelan anggaran Rp 250 miliar. "Rencananya, pelabuhan itu akan dibangun dengan sistem multiyears atau tahun jamak, mulai 2018 mendatang," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya mendukung penuh pembangunan Pelabuhan Pesawan. Sebab, di Kaltara pembangunan infrastruktur perhubungan merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung konektivitas di wilayah perbatasan. Dengan begitu, Nawacita III yang selalu didengungkan dapat terwujud.
Selain itu, Menhub Budi menuturkan, sesuai amanat dari Presiden agar Kemenhub mendorong, membantu dan mempromosikan daerah-daerah terluar. Menurut Menhub, ada daerah-daerah di Kaltara yang hanya bisa dijangkau dengan jalur udara dan untuk itu akan ditingkatkan bandara-bandara secara intensif. "Jalur laut akan dibangun pelabuhan di Pesawan, jaraknya sekitar 20 kilometer dari Tanjung Selor. Harapannya dengan komitmen pemerintah membangun sarana dan prasarana tersebut dapat meyakinkan para investor untuk datang ke Kaltara," papar Budi.