Oleh Rifat Munisa
Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Kalimantan Utara meskipun provinsi termuda atau ke-34 ternyata telah berhasil menunjukan sejumlah prestasi tingkat nasional, di antaranya penghargaan dari Lembaga Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam hal pengelolaan keuangan.
Dilaporkan di Tanjung Selor, pekan ini, keberhasilan meraih penghargaan MURI kategori Daerah Otonomi Baru (DOB) tercepat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) agaknya senafas dengan motto provinsi itu, yakni "Sekarang Di Belakang, Kelak Terdepan".
Kalimantan Utara (Kaltara) di usianya menginjak tiga tahun menerima penghargaan dari Lembaga Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kategori Daerah Otonomi Baru (DOB) tercepat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Sebenarnya banyak daerah pemekaran yang sudah dapat WTP, tetapi tidak secepat Kaltara," kata Jusuf Ngadri, Senior Manager MURI Indonesia di Tanjung Selor, Selasa.
Catatan MURI menyebutkan Kaltara di pemeriksaan keuangan tahun pertamanya langsung menerima WTP, bagi MURI ini adalah pencapaian yang perlu diapresiasi dan dihargai.
Penilaian MURI, dijelaskannya, juga berdasarkan data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian divalidasi dan hasilnya benar. Tidak hanya itu, pihaknya juga mencari keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk memastikan perolehan opini WTP di Kaltara.
"Ada beberapa daerah yang memperoleh WTP sampai lima kali berturut-turut seperti Lampung atau Tangerang yang tiga kali berturut-turut peroleh WTP, tetapi ini daerah lama ya," sebutnya.
"Yang istimewa di Kaltara, di tahun pertama pemekaran (DOB) sudah mendapat WTP, belum pernah dicapai daerah manapun," ujar Jusuf Ngadri.
Menengok ke belakang, akhir Oktober 2012 menjadi hari bersejarah bagi NKRI karena Ibu Pertiwi melahirkan anak termudanya, yakni Kalimantan Utara, yang resmi menjadi provinsi ke-34.
DPR RI mengesahkan Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) pada 25 Oktober 2012 yang meliputi lima daerah, yakni Kabupaten Bulungan (Ibu Kota Provinsi Kaltara), Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Berbeda dengan daerah lain (tingkat provinsi) yang masih belum disetujui untuk dimekarkan, maka Provinsi Kaltara memiliki arti strategis.
Paling utama, daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak (Malaysia bagian timur) sehingga banyak kalangan berpendapat wajar pemerintah dan DPR RI memprioritaskan Kaltara menjadi daerah otonomi baru yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.
Semangat Kaltara
Sementara Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko dalam kesempatan itu menyampaikan rasa bahagianya. Piagam MURI yang diterima Kaltara akan menjadi semangat bagi Kaltara.
"Piagam ini akan menjadi semangat bagi Kaltara, saya ucapkan terima kasih untuk MURI dan juga terima kasih untuk Pak Irianto Lambrie (Pj Gubernur sebelumnya) yang sudah memberikan pondasi pertama yang begitu kokoh," tutur pria yang kini masih menjabat Sekretaris Utama Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional itu.
Di usianya yang masih balita, kata Triyono, Kaltara memiliki tanda-tanda daerah yang akan maju dengan pesat. Sebab, provinsi paling bontot ini telah meraih beberapa prestasi lain di tingkat nasional.
Bahkan belum lama ini Kaltara juga mendapat peringkat ke-3 nasional penyusunan RAPBD 2016 tercepat.
"Ini sebuah kerja keras yang membanggakan. Tentu tidak lepas dari peran semua yang terkait mulai dari sekprov hingga ke bawah-bawah. Perolehan ini harus dijaga ke depannya, kita harus mempertahankannya," ucap Triyono.
Harus diakui bahwa di balik sukses Kaltara itu maka tidak terlepas dari tangan dingin Pj Gubernur selama dua periode yang meletakan dasar-dasar kuat bagi pertumbuhan Kaltara, yakni Dr Ir. Irianto Lambrie, yang juga saat itu adalah masih menjadi Sekprov Kaltim.
Periode pertama, Irianto dianggap berhasil dan sukses memimpin provinsi baru itu, sehingga pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Presiden RI nomor 29/P tahun 2014 tertanggal 14 April 2014, kembali memberikan amanahnya kepada Irianto Lambrie sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Utara.
SK Presiden diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Prof Dr H Djohermansyah Djohan MA atas nama Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, April 2014.
Beberapa prestasi Kaltara selama tiga tahun ini di antaranya bisa menggaet investor Tiongkok melalui PT Hidro City Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik air (PLTA) terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar 25 Miliar Dolar AS dengan kapasitas 6.080 MW selama 30 tahun.
Dengan kapasitas sebesai itu, maka akan mampu memenuhi kebutuhan listrik Kalimantan. Misalnya sebagai pembanding kebutuhan listrik di tiga daerah utama padat penduduk di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan hanya 300 MW.
Irianto Lambrie saat menjadi PJ Gubernur menyatakan bahwa mengapa mereka sangat serius dalam membangun sumber energi listrik PLTA karena hal itu sejalan dengan program nasional untuk mengatasi krisis energi listrik.
"Serta jika listrik terpenuhi maka ini akan menjadi gula bagi semut-semut (investor) dalam memanamkan modal di Kaltara karena semua industri pasti membutuhkan ketersediaan listrik," ujarnya.
Ketersediaan sumber energi akan menjadi magnit untuk menarik sektor perdagangan dan industri ke Kaltara.
Karena "Team Work"
Selain masuknya sejumlah dana pusat ke Kaltara yang nilainya cukup tinggi khususnya pada pembangunan infrastruktur, maka prestasi lain adalah ditetapkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu dari 10 daerah yang mendapat perhatian khusus.
Hal itu terungkap saat Andrinof Chaniago menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Ia memberikan respon positif saat Penjabat Gubernur Kalimantan Utara saat itu dijabat oleh Dr H Irianto Lambrie memaparkan salah satu program pembangunan di Kaltara berupa pembangunan pusat pemerintahan terpadu di ibukota provinsi.
"Saya sepakat untuk Tanjung Selor menjadi salah satu dari 10 kota baru masa depan yang direncanakan pemerin-tah," ujar Andrinof.
Menanggapi berbagai sukses Kaltara itu, mantan PJ Gubernur Kaltara mengatakan bahwa semua pencapaian itu berkat sukses sebuah "team work" yang baik, jadi bukan hanya pejabat pemerintah namun oleh dukungan semua pihak termasuk warga Kaltara.
"Harapan kami semua sama, yakni Kaltara kelak terdepan," tuturnya.
Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Kalimantan Utara meskipun provinsi termuda atau ke-34 ternyata telah berhasil menunjukan sejumlah prestasi tingkat nasional, di antaranya penghargaan dari Lembaga Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dalam hal pengelolaan keuangan.
Dilaporkan di Tanjung Selor, pekan ini, keberhasilan meraih penghargaan MURI kategori Daerah Otonomi Baru (DOB) tercepat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) agaknya senafas dengan motto provinsi itu, yakni "Sekarang Di Belakang, Kelak Terdepan".
Kalimantan Utara (Kaltara) di usianya menginjak tiga tahun menerima penghargaan dari Lembaga Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kategori Daerah Otonomi Baru (DOB) tercepat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
"Sebenarnya banyak daerah pemekaran yang sudah dapat WTP, tetapi tidak secepat Kaltara," kata Jusuf Ngadri, Senior Manager MURI Indonesia di Tanjung Selor, Selasa.
Catatan MURI menyebutkan Kaltara di pemeriksaan keuangan tahun pertamanya langsung menerima WTP, bagi MURI ini adalah pencapaian yang perlu diapresiasi dan dihargai.
Penilaian MURI, dijelaskannya, juga berdasarkan data-data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian divalidasi dan hasilnya benar. Tidak hanya itu, pihaknya juga mencari keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk memastikan perolehan opini WTP di Kaltara.
"Ada beberapa daerah yang memperoleh WTP sampai lima kali berturut-turut seperti Lampung atau Tangerang yang tiga kali berturut-turut peroleh WTP, tetapi ini daerah lama ya," sebutnya.
"Yang istimewa di Kaltara, di tahun pertama pemekaran (DOB) sudah mendapat WTP, belum pernah dicapai daerah manapun," ujar Jusuf Ngadri.
Menengok ke belakang, akhir Oktober 2012 menjadi hari bersejarah bagi NKRI karena Ibu Pertiwi melahirkan anak termudanya, yakni Kalimantan Utara, yang resmi menjadi provinsi ke-34.
DPR RI mengesahkan Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) pada 25 Oktober 2012 yang meliputi lima daerah, yakni Kabupaten Bulungan (Ibu Kota Provinsi Kaltara), Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Berbeda dengan daerah lain (tingkat provinsi) yang masih belum disetujui untuk dimekarkan, maka Provinsi Kaltara memiliki arti strategis.
Paling utama, daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sabah dan Serawak (Malaysia bagian timur) sehingga banyak kalangan berpendapat wajar pemerintah dan DPR RI memprioritaskan Kaltara menjadi daerah otonomi baru yang terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur.
Semangat Kaltara
Sementara Pj Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko dalam kesempatan itu menyampaikan rasa bahagianya. Piagam MURI yang diterima Kaltara akan menjadi semangat bagi Kaltara.
"Piagam ini akan menjadi semangat bagi Kaltara, saya ucapkan terima kasih untuk MURI dan juga terima kasih untuk Pak Irianto Lambrie (Pj Gubernur sebelumnya) yang sudah memberikan pondasi pertama yang begitu kokoh," tutur pria yang kini masih menjabat Sekretaris Utama Badan Pengelolaan Perbatasan Nasional itu.
Di usianya yang masih balita, kata Triyono, Kaltara memiliki tanda-tanda daerah yang akan maju dengan pesat. Sebab, provinsi paling bontot ini telah meraih beberapa prestasi lain di tingkat nasional.
Bahkan belum lama ini Kaltara juga mendapat peringkat ke-3 nasional penyusunan RAPBD 2016 tercepat.
"Ini sebuah kerja keras yang membanggakan. Tentu tidak lepas dari peran semua yang terkait mulai dari sekprov hingga ke bawah-bawah. Perolehan ini harus dijaga ke depannya, kita harus mempertahankannya," ucap Triyono.
Harus diakui bahwa di balik sukses Kaltara itu maka tidak terlepas dari tangan dingin Pj Gubernur selama dua periode yang meletakan dasar-dasar kuat bagi pertumbuhan Kaltara, yakni Dr Ir. Irianto Lambrie, yang juga saat itu adalah masih menjadi Sekprov Kaltim.
Periode pertama, Irianto dianggap berhasil dan sukses memimpin provinsi baru itu, sehingga pemerintah melalui Surat Keputusan (SK) Presiden RI nomor 29/P tahun 2014 tertanggal 14 April 2014, kembali memberikan amanahnya kepada Irianto Lambrie sebagai Penjabat Gubernur Kalimantan Utara.
SK Presiden diserahkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Prof Dr H Djohermansyah Djohan MA atas nama Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, April 2014.
Beberapa prestasi Kaltara selama tiga tahun ini di antaranya bisa menggaet investor Tiongkok melalui PT Hidro City Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik air (PLTA) terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar 25 Miliar Dolar AS dengan kapasitas 6.080 MW selama 30 tahun.
Dengan kapasitas sebesai itu, maka akan mampu memenuhi kebutuhan listrik Kalimantan. Misalnya sebagai pembanding kebutuhan listrik di tiga daerah utama padat penduduk di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara, Samarinda dan Balikpapan hanya 300 MW.
Irianto Lambrie saat menjadi PJ Gubernur menyatakan bahwa mengapa mereka sangat serius dalam membangun sumber energi listrik PLTA karena hal itu sejalan dengan program nasional untuk mengatasi krisis energi listrik.
"Serta jika listrik terpenuhi maka ini akan menjadi gula bagi semut-semut (investor) dalam memanamkan modal di Kaltara karena semua industri pasti membutuhkan ketersediaan listrik," ujarnya.
Ketersediaan sumber energi akan menjadi magnit untuk menarik sektor perdagangan dan industri ke Kaltara.
Karena "Team Work"
Selain masuknya sejumlah dana pusat ke Kaltara yang nilainya cukup tinggi khususnya pada pembangunan infrastruktur, maka prestasi lain adalah ditetapkan Kabupaten Bulungan sebagai salah satu dari 10 daerah yang mendapat perhatian khusus.
Hal itu terungkap saat Andrinof Chaniago menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Ia memberikan respon positif saat Penjabat Gubernur Kalimantan Utara saat itu dijabat oleh Dr H Irianto Lambrie memaparkan salah satu program pembangunan di Kaltara berupa pembangunan pusat pemerintahan terpadu di ibukota provinsi.
"Saya sepakat untuk Tanjung Selor menjadi salah satu dari 10 kota baru masa depan yang direncanakan pemerin-tah," ujar Andrinof.
Menanggapi berbagai sukses Kaltara itu, mantan PJ Gubernur Kaltara mengatakan bahwa semua pencapaian itu berkat sukses sebuah "team work" yang baik, jadi bukan hanya pejabat pemerintah namun oleh dukungan semua pihak termasuk warga Kaltara.
"Harapan kami semua sama, yakni Kaltara kelak terdepan," tuturnya.