Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - GUBERNUR Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan rasa
syukur dan gembiranya atas opini WTP yang diberikan BPK RI. Sekaligus
menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua BPK RI karena secara langsung
menyampaikan LHP di Kalimantan Utara. Hal ini dinilai membanggakan dan menjadi
sebuah prestasi bagi Kaltara karena tidak semua daerah dapat secara langsung
didatangi Ketua BPK RI.
“Alhamdulillah kita memperoleh opini WTP untuk tahun 2015. Perolehan
ini hasil kerja keras semua pihak. Bagi saya WTP adalah kewajiban. Kalau
dipresentasikan 70 kewajiban, 30 persen prestasi, karena mestinya setiap kepala
daerah dan ketua DPRD memiliki visi, misi dan semangat untuk tetap memperoleh
WTP,†tegas Irianto.
Peraihan ini, kata Irianto, akan terwujud jika kepala daerah
mendapatkan dukungan penuh dari DPRD dan jajaran SKPD. Jajaran SKPD sangat
penting mengingat merekalah yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan LKPD,
meski dalam Undang-Undang disebutkan kepala daerah yang paling
bertanggungjawab. Tahun 2015, laporan keuangan daerah sudah mulai menggunakan
basis akrual. Meski ada perubahan sistem namun Kaltara tetap mampu
mempertahankan opini WTP-nya.
Saat ini, lanjut Irianto, Kaltara sedang sering dikunjungi oleh
pejabat dari pemerintah pusat. Salah satunya belum lama ini secara mendadak
kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang diperintah langsung
oleh Presiden RI Joko Widodo untuk meninjau rencana pembangunan PLTA tahap
pertama di Peso, Bulungan.
“Sekaligus memantau pelaksanaan penyelenggaraan BBM bersubsidi.
Alhamdulillah, selama 70 tahun Indonesia merdeka, masyarakat perbatasan
khususnya, dapat menikmati BBM bersubsidi dari Pemerintah Republik Indonesia,â€ujar
Irianto.
Gubernur : WTP Merupakan Kewajiban
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
(dok humas)
Gubernur Kalimantan Utara Dr H Irianto Lambrie dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). (dok humas)