Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara, Dr H Irianto Lambrie, mendukung rencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk berkantor di Kaltara. Hal ini dikatakannya saat menyambut Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, di ruang kerjanya, Senin (16/1).
Irianto mengatakan, BKKBN Pusat rencananya, kantor perwakilan di Kalimantan Utara tahun ini. Selain itu, BKKBN Pusat juga mengajak sekaligus memperkenalkan Plt BKKBN Kaltara yang baru yakni Achmad Taqdir.
Pada prinsipnya, Irianto menyambut baik maksud BKKBN mengkoordinasikan rencana definitif kelembagaannya di Kaltara dan menghimbau BKKBN meneruskan seluruh proses persiapan.
“Sebenarnya jika instansi yang mau membuka kantor sudah siap sekaligus satu paket dengan lahannya itu lebih baik. Pada dasarnya kita pasti mendukung.†jelas Irianto.
Irianto berharap, BKKBN segera berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai rencana tersebut. “Untuk semua perkantoran sudah kita rancangkan dalam konsep pembangunan Kota Baru Mandiri. Nanti kita sesuaikan antara kebutuhan lahan yang dimaksud dengan ketersediaan lahan yang ada. Kita juga berharap penempatannya bisa satu lokasi sehingga memudahkan pelayanan kita,†jelasnya.
Irianto berharap dengan adanya kelembagaan BKKBN yang definitif, memudahkan koordinasi selanjutnya mengenai seluruh program antara pusat dan daerah.
Bersamaan dengan BKKBN, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga menggelar pertemuan dengan Gubernur. Irianto mengatakan, BNN juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan rencana pembangunan Kantor Perwakilan di Kaltara.
Menurut Irianto, baik BKKBN maupun BNN harus segera memiliki kantor perwakilan di Kaltara. Sebab, hal itu berkaitan dengan krusialitas keberadaan keduanya. “Tentu saja kita sebagai pemerintah provinsi juga mendukung maksud baik ini. Kita menangkap komitmen tinggi dari BNN untuk mengatasi permasalahan peredaran narkotika di Kaltara, karena hal ini sifatnya sudah urgent,†jelas Irianto.
Irianto menjelaskan, laporan yang disampaikan oleh Kombespol Harry Prasodjo juga menyatakan bahwa daerah-daerah di Kaltara merupakan pintu masuk yang strategis bagi peredaran narkotika dari luar negeri.
“Kita pantau terus kedepannya. Untuk sementara mau tidak mau BNN juga akan mencari lokasi gedung yang dapat disewa sementara menjadi kantor, karena begitulah kondisi yang ada, jadi kita harus maklum,â€ujar Irianto.