Jakarta (Antara News Kaltara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan kesempatan luas kepada developer atau pengembang untuk membangun kawasan pemukiman di Kaltara. Gubernur, Dr H Irianto Lambrie mengatakan, dukung pemerintah bagi para developer tak hanya sekedar administrasi perijinan, namun siap membangunkan fasilitas umum (fasum) atau utilitas, yang nantinya bisa mengurangi beban, sekaligus menurunkan harga jual perumahaan tersebut.

Dikatakan Gubernur, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada program bantuan prasarana utilitas untuk kawasan pemukiman. Yang tentunya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di provinsi maupun tiap kabupaten/kota.

“Saat ini, Dinas PUPR-PKP Kaltara sedang mendata kawasan pemukiman yang ada di Kaltara. Hal ini bertujuan, untuk menumbuhkan developer yang ada di Kaltara, agar bisa mendapatkan dana bantuan (BPU) dari Dirjen Kawasan Pemukiman,” ujar Irianto, Selasa (31/1).

Irianto mengatakan, bantuan dari pemerintah berupa penyedian sarana pemukiman, seperti sanitasi, jalan di kawasan pemukiman serta fasilitas lainnya. Dengan demikian para developer terpacu untuk membangun perumahan yang dijual dengan harga murah bagi masyarakat yang selama ini kesulitan, karena membangun atau membeli perumahan dari developer biasanya mahal.

Irianto menegaskan, pihaknya sangat mendukung program peningkatan kawasan pemukiman tersebut, agar dapat membantu masyarakat. Pasalnya, dengan fasilitas umum dibantu pemerintah, developer terbantu dalam hal costnya. Sehingga dampak positifnya, perumahan dan pemukiman itu harus dijual dengan harga murah kepada masyarakat.

“Developer harus menjualnya dengan harga murah, karena nanti ada hitung-hitungannya. Sistemnya saling menguntungkan developer dibantu untuk prasarana pendukungnya dan masyarakat untung. Harga beli perumahan bisa dijangkau sesuai kemampuan,” tambahnya.

Untuk di wilayah ibukota provinsi, Irianto mengatakan, hal yang menjadi persoalan adalah sejumlah perbankan yang ada di Tanjung Selor, belum terdaftar di Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI). Sehingga ini menyulitkan para developer yang ada untuk menumbuhkan mata rantai perkreditan perumahan.

Salah satu upaya yang dilakukan, lanjut Irianto menggandeng perbankan yang ada di Kaltara. Perbankan tersebut, lanjut Irianto harus memiliki program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) untuk membantu memudahkan proses kredit rumah yang akan dihuni oleh masyarakat.

Untuk itu, Irianto menegaskan, dalam waktu dekat bersama Dinas PUPR-PKP Kaltara akan menggelar pertemuan dengan perbankan yang ada untuk membahas persoalan tersebut. Agar para developer yang ada juga memiliki pola mindset yang terbuka pada bidang yang dijalankan.

“Kita akan agendakan pertemuannya agar semua stakeholder dapat bekerja dengan maksimal, yang tentunya berimbas pada kemudahan masyarakat untuk bisa mendapatkan prumah yang layak dan bisa dijangkau harganya,” jelasnya.


Pewarta :
Editor : Firsta Susan Ferdiany
Copyright © ANTARA 2025