Jakarta (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie beserta rombongan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-Perkim) Kaltara Suheriyatna dan lainnya, bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkum-HAM), Yasonna Hamonangan Laoly di ruang pertemuan utama Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum-HAM) di Jakarta, Senin (17/4).

Pertemuan itu dimanfaatkan Gubernur untuk memaparkan sejumlah niatan Pemprov Kaltara untuk meningkatkan penegakan aturan dan penyelenggaraan HAM. Di antaranya, pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bulungan di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

“Lapas yang ada di Kaltara, baik Lapas Tarakan dan Nunukan sudah over capacity (sebagian besar diisi narapidana kasus penyalahgunaan narkoba). Sehingga patutlah sedianya Kaltara memiliki Lapas dan Rutan baru, dan dalam hal ini ibukota Kaltara tempatnya,” kata Irianto.

Untuk mempercepat realisasinya, Irianto memastikan bahwa pihaknya telah membebaskan lahan seluas 15 hektare (Ha) di daerah Kota Baru Mandiri (KBM), Gunung Seriang, Tanjung Selor. “Kami juga akan membangunkan jalan. Ya, meski Kaltara provinsi baru, dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang kecil, tapi niatan kami besar untuk maju,” jelas Irianto.

Gubernur juga menyarankan, apabila Kemenkum-HAM kesulitan dalam persoalan keterbatasan anggaran, sedianya dapat memanfaatkan keterlibatan pihak swasta dalam prosesnya. “Ini adalah ranah kementerian, tapi solusi yang kami sarankan adalah melibatkan peranan pihak swasta melalui CSR (Coorporate Social Responsibility) untuk membangun Lapas Bulungan. Kan, di Kaltara banyak perusahaan sawit dan pertambangan,” ungkap Irianto. Bahkan Irianto telah mengumpulkan pimpinan perusahaan se Kaltara guna menegaskan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan di Kaltara.

Di sela paparan, Menkum-HAM, Yasonna Hanomangan Laoly mengatakan, sedianya sudah tersedia anggaran dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan daya tampung Lapas dan Rutan di Kaltara. Salah satunya, anggaran Rp 5 miliar untuk perluasan blok tahanan di Lapas Tarakan.

Selain itu, Kemenkum-HAM juga berencana memanfaatkan Lapas Tarakan yang lama (masih dipinjamkan kepada pihak Imigrasi Tarakan) untuk direhabilitasi menjadi Lapas dengan level minimum security. Dana untuk kegiatan itu, diperkirakan mencapai Rp 3 sampai 4 miliar. “Bila Lapas Tarakan direhab, maka bisa menambah kapasitas tampung narapidana sekitar 100 orang,” ujar Yasonna.

Menyinggung keinginan Pemprov Kaltara agar Kaltara memiliki Lapas baru, Yasonna mengakui bahwa hal tersebut memang dibutuhkan. “Saya apresiasi atas inisiatif Kaltara melalui Gubernurnya untuk menambah Lapas. Karena memang ini persoalan vital se Indonesia, dan kami siap mendukungnya,” ucap Yasonna. Bentuk dukungan itu, diantaranya untuk tahap awal adalah penyusunan grand design Lapas Bulungan.

Yasonna menyebutkan, Lapas Bulungan sepatutnya memiliki kelengkapan sarana-prasarana yang memadai. Seperti Lapas Anak, Lapas Wanita dan lainnya. Diperkirakannya, dana pembangunan yang dibutuhkan sekitar Rp 70 miliar. “Usulan Gubernur soal pelibatan perusahaan, itu baik sekali. Jadi, pembangunan Lapas Bulungan di Tanjung Selor akan menggunakan mekanisme CSR. Kita pengawasan saja,” jelas Yasonna. Yasonna juga berjanji untuk berkunjung ke Kaltara dan menggelar pertemuan dengan pimpinan perusahaan yang beroperasi di Kaltara untuk membahas keterlibatan mereka dalam pembangunan Lapas Bulungan.

Pewarta :
Editor : Firsta Susan Ferdiany
Copyright © ANTARA 2025