Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Pelestarian budaya berbagai kesultanan maupun masyarakat adat bukan sebatas tujuan wisata, namun hal paling strategis adalah sebagai perekat bangsa.
"Kita berjuang melalui ketahanan adat dan budaya di tengah berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik," kata Ketua Umum Masyarakat Adat Nusantara (Matra) KPH SP Rheindra J Wiroyudho Alam Syah, di Tanjung Selor, Minggu.
"Ketahanan politik kita goyang, ketahanan ekonomi hancur-hancuran, pertahanan keamanan dan ketahanan pangan lemah, hanya ketahanan adat dan budaya yang mempersatukan, itu yang kita perjuangkan, " kata Wiroyudho, dari Pura Pangkualaman Yogyakarta.
Kehadiran Matra di Kalimantan Utara karena Lembaga Adat Bulungan menggelar "Birau" (ritual adat Kesultanan Bulungan) 2018 Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Selor Ke- 228 Tahun dan Kabupaten Bulungan Ke- 58 Tahun.
Setiap bulan setiap lembaga atau komunitas adat pasti menggelar acara di berbagai daerah di Indonesia.
Tercatat ada 58 sultan dan raja bergabung di Matra dari total anggota sekitar11.400 orang.
Para sultan, pangeran dan lembaga adat jadi dewan kehormatan dalam kepengurusan Matra.
Menjaga semangat perjuangan melalui pelestarian budaya sebagai perekat bangsa, maka Matra "mengharamkan" organisasi ini terlibat atau dilibatkan urusan politik.
Langkah antisipasi itu, yakni terlihat dari keunikan organisasi. Dari 26 dewan pimpinan wilayah (DPW) Matra, keberadaan bukan per provinsi tapi per komunitas adat.
Misalnya, Kaltara hanya satu tapi Sulawesi Selatan ada tiga, yakni Luwu, Goa dan Bone.
Sedangkan di Jawa berdasarkan keresidenan.
"Alasan mengapa organisasi ini unik, yakni agar organisasi ini tdk jadi organisasi politik. Namun, jika jenjang organisasi per provinsi gampang dijadikan organisasi politik," katanya.
Dalam komunitas Matra dilarang membahas masalah politik, dan agama serta hal yang menimbulkan perpecahan, misalnya mengatakan budaya suatu daerah lebih hebat dari yang lain.