Jakarta (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dalam 5 tahun kedepan, akan dihadapkan pada dampak dari kondisi ekonomi global yang marak akan perang dagang. Untuk itu, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menyatakan agar arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2019 pada 28 November lalu di Jakarta dapat menjadi acuan bagi Kaltara untuk dapat bertahan.
Disebutkan Irianto, Presiden saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia yang digelar di Nusa Dua, Bali tahun lalu menyampaikan pidato yang dikenal dengan “Game of Thrones Speech”. Dalam pidatonya itu, Presiden menganalogikan kondisi ekonomi global yang diwarnai dengan maraknya perang dagang seperti episode perdana serial Game of Thrones: Winter is Coming. “Presiden dalam arahannya menyatakan bahwa setidaknya ada 3 nilai untuk dijadikan acuan bagi pelaku ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Pada pertemuan tahunan di Bali tahun lalu, Presiden juga menyatakan adanya “musim dingin” bagi seluruh negara. Termasuk Indonesia, khususnya Kaltara. Jadi, kita harus bersiap,” ucap Gubernur.
Tiga nilai itu, kata Irianto dipaparkan Presiden dengan menjadikan film Cast Away sebagai analogi mengenai hal yang perlu dilakukan dalam situasi perekonomian dunia yang penuh dengan ketidakpastian. “Adapun 3 nilai itu, yakni pertama adalah harus mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa diri kita. Kedua, mampu mencari sumber yang mampu mendukung upaya untuk tetap bertahan. Dan, ketiga, tetap optimis dalam menghadapi berbagai tekanan. Ketiga hal ini, sampai diingatkan dan diucapkan sekali lagi oleh Presiden. Artinya, penting untuk dipahami dan direalisasikan untuk kemajuan perekonomian daerah,” urai Irianto.
Dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, Presiden menuturkan, Indonesia patut bersyukur masih memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen di tengah berbagai tekanan eksternal. Bahkan, di antara negara-negara anggota G20, Indonesia hanya kalah dari China dan India, dan bisa berada di atas Amerika Serikat. “Tetapi kita juga harus berbicara apa adanya. Tekanan eksternal ini tidak mudah, tidak gampang, tapi saya bersyukur komunikasi antara pemerintah, Menteri Keuangan, dengan Bank Indonesia, Gubernur BI, dengan OJK, sangat-sangat baik sekali. Ini penting karena kalau komunikasi ini tidak ngeklik atau sendiri-sendiri policy-nya, bisa akan ke mana-mana situasi seperti sekarang ini,” ujar Gubernur.
Indonesia memiliki framework yang akan dikejar, yang sudah disampaikan kepada Menkeu. Yakni, konsentrasi yang prudent dan hati-hati, karena pengaruh APBN hanya 14-16 persen terhadap ekonomi Indonesia. Artinya, sisanya berada pada peranan sektor swasta. “Dari itu, pihak swasta harus diberikan peluang untuk berkembang. Jangan semuanya diambil BUMN. Apabila swasta tak mampu mengerjakan, silakan BUMN mengerjakan. Namun dengan suntikan PMDN,” beber Irianto.
Pada PTBI 2019, Presiden juga menyampaikan beberapa hal yang harus dikerjakan seluruh komponen diluar fiskal dan moneter. Yakni, seluruh pemerintah daerah dalam 5 tahun kedepan harus mengedepankan upaya pengembangan SDM. Lalu, kelanjutan pembangunan infrastruktur yang fokus dengan menyambungkan jalan tol ke kawasan sentra industri, wisata, pertanian dan lainnya. Ketiga, penyederhanaan regulasi. “Insya Allah, pada Desember tahun ini, Pemerintah Indonesia akan mengajukan omnibus law pertama ke DPR RI dilanjutkan pada Januari 2020. Harapannya, terjadi kecepatan pada dunia usaha untuk menanamkan modalnya. Puncaknya adalah terbitnya UU Cipta Lapangan Kerja,” ulas Gubernur.
Keempat, penyederhanaan birokrasi yang berjalan mulai tahun depan. Tujuannya, agar adanya kecepatan dalam pengambilan keputusan atas perubahan yang terjadi. Namun, hal ini takkan menurunkan pendapatan terhadap aparatur yang dipangkas. Kelima, berkaitan dengan transformasi ekonomi. “Soal transformasi ekonomi, ini penting untuk dipahami. Dalam beberapa tahun ini, defisit transaksi berjalan selalu menganggu volatilitas Rupiah sehingga harus diatasi. Ini, karena akun defisit kita bergantung pada harga komoditas. Lalu, adanya impor yang besar atas energi, dalam hal ini minyak dan gas. Ketiga, adanya impor bahan baku dan barang modal,” tutup Irianto.