Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menerima kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam untuk membahas mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di rumah dinas wapres, di Jakarta, Selasa malam.
Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 90 menit sejak pukul 19.00 WIB dengan diawali makan malam bersama. Turut hadir dalam pertemuan ini Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermanda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, serta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal.
"Malam ini, saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap Pemerintah tentang RUU HIP. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasannya," kata Wapres Ma'ruf dalam telekonferensi pers lewat zoom kepada wartawan, usai pertemuan.
Baca juga: Pengurus Besar NU sarankan agar proses legislasi RUU HIP dihentikan
Wapres Ma'ruf mengatakan keputusan Pemerintah tersebut didasarkan pada kondisi negara yang sedang dilanda darurat bencana non-alam pandemi COVID-19, serta pertimbangan saran dari perwakilan ormas Islam.
"Karena memang Pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya, baik itu masalah sosial maupun ekonomi, dalam upaya memulihkan ekonomi nasional," katanya lagi.
Mahfud MD mengatakan Pemerintah meminta kepada DPR untuk lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengusulkan draf RUU HIP, dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat.
"Pemerintah meminta kepada DPR, sebagai lembaga legislasi, untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Itulah sikap Pemerintah," kata Mahfud MD.
Baca juga: FPAN DPR apresiasi pemerintah tunda pembahasan RUU HIP
Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 90 menit sejak pukul 19.00 WIB dengan diawali makan malam bersama. Turut hadir dalam pertemuan ini Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Basri Bermanda, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, serta Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmi Faishal.
"Malam ini, saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan pimpinan MUI, NU dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap Pemerintah tentang RUU HIP. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda pembahasannya," kata Wapres Ma'ruf dalam telekonferensi pers lewat zoom kepada wartawan, usai pertemuan.
Baca juga: Pengurus Besar NU sarankan agar proses legislasi RUU HIP dihentikan
Wapres Ma'ruf mengatakan keputusan Pemerintah tersebut didasarkan pada kondisi negara yang sedang dilanda darurat bencana non-alam pandemi COVID-19, serta pertimbangan saran dari perwakilan ormas Islam.
"Karena memang Pemerintah ingin fokus kepada penanganan COVID-19 dan dampaknya, baik itu masalah sosial maupun ekonomi, dalam upaya memulihkan ekonomi nasional," katanya lagi.
Mahfud MD mengatakan Pemerintah meminta kepada DPR untuk lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengusulkan draf RUU HIP, dengan membuka ruang dialog bersama masyarakat.
"Pemerintah meminta kepada DPR, sebagai lembaga legislasi, untuk mendengar aspirasi masyarakat, banyak berdialog dengan berbagai komponen masyarakat, terutama ormas-ormas keagamaan. Itulah sikap Pemerintah," kata Mahfud MD.
Baca juga: FPAN DPR apresiasi pemerintah tunda pembahasan RUU HIP
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Budisantoso Budiman