Tanjung Selor (ANTARA) - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi meminta kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan langkah strategis untuk percepatan realisasi belanja APBD 2020.
Terutama bagi OPD yang realisasinya masih sangat rendah, diharapkan melakukan upaya "extraordinary" atau cara-cara luar biasa guna menggenjot realisasi kegiatan di OPD-nya.
Demikian disampaikan Pjs Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV 2020, sekaligus evaluasi penanganan covid-19 di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin (26/10).
Sebelumnya dilaporkan oleh Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Denny Harianto, secara umum realisasi APBD 2020 per 26 Oktober, untuk pendapatan sebesar Rp 2,070 triliun atau sekira 81,75 persen.
Dengan rincian, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 73 persen. Meliputi sektor pajak 63,80 persen, retribusi 70,34 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 97,10 persen. Selebihnya realisasi dana perimbangan 84,92 persen atau kurang lebih Rp 1,5 triliun dari pos pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp 1,8 triliun lebih.
Selanjutnya realisasi belanja, disampaikan Denny, hingga per 26 Oktober, belanja daerah melalui APBD 2020 telah teralisasi 63,51 persen atau kurang lebih Rp 1 triliun.
“Pada jangka waktu yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja tahun ini (per 26 Oktober) masih lebih tinggi. Untuk diketahui, pada tahun lalu hingga 26 Oktober realisasinya 58 persen,” terang Denny dalam laporannya.
Lebih rinci disebutkan, meski secara rata-rata capaian realisasi belanja daerah sudah cukup baik, ada beberapa OPD yang capaian realisasinya masih sangat rendah.
Bahkan, ada yang asih di bawah 30 persen. Di sisi lain, lanjutnya, ada sejumlah OPD yang realisasi belanjanya di atas 70 persen.
Seperti di antaranya BPKAD yang mencapai 78,79 persen dan Dinas Kesehatan yang capaian realisasinya 70,70 persen.
Senada dengan Denny, juga dilaporkan oleh Plt Kepala Biro Pembangunan Sapi’i. Dia menyampaikan, sesuai data laporan yang diterimanya realisasi keuangan mencapai 63,51 persen. Sedang realisasi fisik mencapai 65,8 persen.
Dalam kesempatan itu, Sapi’i meminta kepada seluruh OPD untuk segera update menyampaikan laporan realisasi baik fisik maupun keuangannya kepada Biro Pembangunan.
Hal ini penting untk mengetahui realisasi kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemprov Kaltara, sekaligus sebagai bahan evaluasi.
Menanggapi laporan tersebut, Pjs Gubernur sangat apresiasi atas kinerja jajaran Pemprov Kaltara. Hanya saja, Teguh meminta untuk terus digenjot realisasi kegiatannya hanya pada akhir tahun nanti dapat tercapai sesuai target yang diinginkan.
Terutama bagi OPD yang masih rendah realisasinya, Pjs Gubernur menekankan, untuk segera digenjot. Apalagi mengingat waktu hanya tersisa kurang dari 2 bulan. Diperlukan cara extraordinary atau cara luar biasa untuk melakukan percepatan.
“Silakan dikoordinasikan, jika ada kendala-kendala segera disampaikan, dan secepatnya dicarikan solusi. Mengingat waktu yang tinggal satu setengah bulan lagi, harus kerja keras. Bahkan harus dengan cara-cara yang luar biasa, extraordinary. Dengan harapan, capaiannya nanti bisa sesuai target. Bahkan lebih,” ujarnya.
Evaluasi COVID-19
Di samping evaluasi terkait pembangunan, utamanya realisasi APBD 2020, dalam kesempatan sama juga dibahas mengenai penanganan covid-19 di Kaltara.
Pjs Gubernur menginginkan, agar pembahasan, dalam hal ini evaluasi penanganan Covid-19 dilakukan secara khusus dengan melibatkan seluruh stakeholder terkaitnya.
“Soal penanganan covid, merupakan hal yang sangat serius. Bahkan di pusat setiap minggu dilakukan evaluasi. Di Kaltara saya harapkan juga begitu. Lakukan evaluasi secara berkala, serta mengambil langkah-langkah tepat dalam penanganannya,” kata Pjs Gubernur.
Dalam kesempatan itu, dilaporkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 dari APBD 2020. Untuk anggaran penanganan kesehatan di Dinkes terealisasi 43,53 persen, kemudian di RSUD Tarakan 89,79 persen.
Selanjutnya anggaran penanganan dampak ekonomi dari Rp 45 miliar, terealisasi 35,35 persen atau sekira Rp 11 miliar.
Pjs Gubernur berharap, OPD-OPD yang diberikan tanggung jawab penanganan covid-19 bekerja lebih optimal. Apalagi setelah melihat realisasi anggaran yang digunakan yang masih minim.
“Kita melihat kasus covid-19 di Kaltara masih cukup tinggi. Untuk itu, perlu ada langkah pencegahan yang lebih dimaksimalkan. Termasuk dalam penanganannya,” kata Teguh.
Dalam upaya pencegahan, Teguh meminta sosialisasi ke masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan harus lebih digencarkan.