Nunukan (ANTARA) - Bupati Nunukan, Kaltara mengaku banyak terima laporan, jika ASN (aparatur sipil negara) ikut menikmati elpiji bersubsidi 3 Kg sehingga ini dianggap salah satu faktor menyebabkan kelangkaannya.
"ASN, anggota Polri dan TNI jangan gunakan elpiji bersubsidi 3 Kg karena itu untuk warga tak mampu," kata Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid di Nunukan, Selasa.
Laura mengaku banyak menerima laporan warga tentang masalah tersebut.
Ia mengancam jajarannya akan merazia rumah-rumah ASN yang akan dilakukan oleh tim yang akan dibentuk.
Bukan hanya itu, dia juga meminta kepada Kapolres dan Dandim 0911 Nunukan agar mengingatkan anggotanya supaya tidak menggunakan elpiji 3 Kg.
"Kita segera bentuk tim untuk melakukan razia ke rumah-rumah ASN guna mencari tabung gas elpiji tiga kilogram ini," beber Laura sapaan Bupati Nunukan.
Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 Kg di Kabupaten Nunukan, Kaltara salah satunya disebabkan oleh banyaknya ASN, anggota Polri dan TNI yang ikut kenikmatinya.
Padahal elpiji bersubsidi ini dikhususkan kepada warga kurang mampu, yakni berpenghasilan kurang dari Rp1,5 per bulan.
Oleh karena itu, Bupati Asmin Laura Hafid di Nunukan, meminta kepada jajarannya yang masih menggunakan elpiji tiga kilogram ini agar menyadari diri dan berpindah menggunakan elpiji non subsidi.
Begitu pula dengan anggota Polri dan TNI, dia meminta agar turut prihatin terhadap banyaknya warga kurang mampu yang tidak mendapatkan elpiji bersubsidi ini.
"Tolong ASN, anggota polisi dan TNI supaya sadar diri tidak memakai elpiji tiga kilogram. Supaya warga miskin mendapatkannya," harap Laura sapaan Bupati Nunukan.
Sebenarnya, ketersediaan elpiji tiga kilogram tidak langka apabila benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin.
Kabag Ekonomi Setdakab Nunukan Muhtar mengungkapkan pasokan dari PT. Pertamina mencapai 20.000 tabung setiap pekannya.
Data warga miskin di Kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik hanya 8.000 lebih kepala keluarga.
Oleh karena itu, kata Muhtar, ada kelebihan 10.000 lebih setiap pekan namun tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bagian Ekonomi ini, banyak digunakan oleh ASN, anggota polisi dan TNI.
Padahal ketiganya tidak berhak menggunakan elpiji bersubsidi ini.
Baca juga: Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan LPG di Malinau Aman
Baca juga: SPBBG dinilai bisa atasi kelangkaan LPG perbatasan
"ASN, anggota Polri dan TNI jangan gunakan elpiji bersubsidi 3 Kg karena itu untuk warga tak mampu," kata Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid di Nunukan, Selasa.
Laura mengaku banyak menerima laporan warga tentang masalah tersebut.
Ia mengancam jajarannya akan merazia rumah-rumah ASN yang akan dilakukan oleh tim yang akan dibentuk.
Bukan hanya itu, dia juga meminta kepada Kapolres dan Dandim 0911 Nunukan agar mengingatkan anggotanya supaya tidak menggunakan elpiji 3 Kg.
"Kita segera bentuk tim untuk melakukan razia ke rumah-rumah ASN guna mencari tabung gas elpiji tiga kilogram ini," beber Laura sapaan Bupati Nunukan.
Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 Kg di Kabupaten Nunukan, Kaltara salah satunya disebabkan oleh banyaknya ASN, anggota Polri dan TNI yang ikut kenikmatinya.
Padahal elpiji bersubsidi ini dikhususkan kepada warga kurang mampu, yakni berpenghasilan kurang dari Rp1,5 per bulan.
Oleh karena itu, Bupati Asmin Laura Hafid di Nunukan, meminta kepada jajarannya yang masih menggunakan elpiji tiga kilogram ini agar menyadari diri dan berpindah menggunakan elpiji non subsidi.
Begitu pula dengan anggota Polri dan TNI, dia meminta agar turut prihatin terhadap banyaknya warga kurang mampu yang tidak mendapatkan elpiji bersubsidi ini.
"Tolong ASN, anggota polisi dan TNI supaya sadar diri tidak memakai elpiji tiga kilogram. Supaya warga miskin mendapatkannya," harap Laura sapaan Bupati Nunukan.
Sebenarnya, ketersediaan elpiji tiga kilogram tidak langka apabila benar-benar diperuntukkan bagi warga miskin.
Kabag Ekonomi Setdakab Nunukan Muhtar mengungkapkan pasokan dari PT. Pertamina mencapai 20.000 tabung setiap pekannya.
Data warga miskin di Kabupaten Nunukan khususnya di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik hanya 8.000 lebih kepala keluarga.
Oleh karena itu, kata Muhtar, ada kelebihan 10.000 lebih setiap pekan namun tidak diketahui keberadaannya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Bagian Ekonomi ini, banyak digunakan oleh ASN, anggota polisi dan TNI.
Padahal ketiganya tidak berhak menggunakan elpiji bersubsidi ini.
Baca juga: Pertamina Pastikan Distribusi BBM dan LPG di Malinau Aman
Baca juga: SPBBG dinilai bisa atasi kelangkaan LPG perbatasan