Tarakan (ANTARA) - Ketua Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kalimantan Utara mendorong agar media arus utama (mainstream) di daerah itu lebih berperan aktif dalam menangkal hoaks dan radikalisme.
Hal itu diutarakan Ketua FKPT Kaltara Datu Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Rabu dalam sosialisasi tentang "Peran Masyarakat dan Media dalam Mencegah Paham Ekstrimisme, Radikalisme, dan Terorisme". Kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara dengan FKPT Kaltara.
"Era digital telah memicu pesatnya partisipasi aktif warganet dalam menyampaikan informasi atau berita. Termasuk menjadikan hoaks sebagai strategi kelompok radikal dalam meradikalisasi masyarakat di dunia maya," kata Iskandar yang juga Kepala Biro ANTARA Kaltara itu.
Termasuk menggunakan strategi "media framing" dalam mengemas pemberitaan untuk kepentingan kelompok radikal dan teroris.
Peran media sangat strategis dalam melawan melawan begitu derasnya berbagai informasi di era digital sekarang ini.
Ia mengutip data Internetworldstats,
penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 mencapai 76,8 persen atau 212,35 juta jiwa dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.
"Dengan jumlah pengguna internet begitu besar, artinya terdapat potensi tinggi berkembang hoaks dan media framing bagi kelompok radikal dan teroris dalam menjalankan kepentingannya melalui dunia maya," katanya.
Ia berharap agar media mainstream (arus utama) bisa menjadi penangkal hoaks atau berperan sebagai pengecek fakta alias "fact checker" untuk menangkal berita media tidak jelas serta media sosial.
"Ini juga jadi peluang bagi media mainstream (arus utama) agar mampu bertahan di era digital ini dalam menghadapi gempuran informasi dari medsos, yakni harus memposisikan diri sebagai media rujukan jika warganet butuh berita yang valid," katanya.
Kegiatan itu merupakan bagian dari
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstrimisme (RAN PE) kerja sama Kesbangpol dan FKPT Kaltara.
Baca juga: Tangkap 53 Terduga Teroris di 11 Provinsi, Polri Paparkan Sumber Pendanaan Kelompok JI
Hal itu diutarakan Ketua FKPT Kaltara Datu Iskandar Zulkarnaen di Tanjung Selor, Rabu dalam sosialisasi tentang "Peran Masyarakat dan Media dalam Mencegah Paham Ekstrimisme, Radikalisme, dan Terorisme". Kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara dengan FKPT Kaltara.
"Era digital telah memicu pesatnya partisipasi aktif warganet dalam menyampaikan informasi atau berita. Termasuk menjadikan hoaks sebagai strategi kelompok radikal dalam meradikalisasi masyarakat di dunia maya," kata Iskandar yang juga Kepala Biro ANTARA Kaltara itu.
Termasuk menggunakan strategi "media framing" dalam mengemas pemberitaan untuk kepentingan kelompok radikal dan teroris.
Peran media sangat strategis dalam melawan melawan begitu derasnya berbagai informasi di era digital sekarang ini.
Ia mengutip data Internetworldstats,
penetrasi internet Indonesia pada akhir Maret 2021 mencapai 76,8 persen atau 212,35 juta jiwa dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa.
"Dengan jumlah pengguna internet begitu besar, artinya terdapat potensi tinggi berkembang hoaks dan media framing bagi kelompok radikal dan teroris dalam menjalankan kepentingannya melalui dunia maya," katanya.
Ia berharap agar media mainstream (arus utama) bisa menjadi penangkal hoaks atau berperan sebagai pengecek fakta alias "fact checker" untuk menangkal berita media tidak jelas serta media sosial.
"Ini juga jadi peluang bagi media mainstream (arus utama) agar mampu bertahan di era digital ini dalam menghadapi gempuran informasi dari medsos, yakni harus memposisikan diri sebagai media rujukan jika warganet butuh berita yang valid," katanya.
Kegiatan itu merupakan bagian dari
Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pencegahan Ekstrimisme (RAN PE) kerja sama Kesbangpol dan FKPT Kaltara.
Baca juga: Tangkap 53 Terduga Teroris di 11 Provinsi, Polri Paparkan Sumber Pendanaan Kelompok JI
Baca juga: Motivasi Satgas Madago Raya, Panglima TNI dan Kapolri Pastikan Negara Tak Akan Kalah dari Teroris