Tarakan (ANTARA) - Jelang akhir tahun 2021, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melampaui target nasional, dimana sampai Oktober 2021 pada angka 51 persen.
"Target realisasi APBD saat ini melampaui angka nasional. Pasalnya angka nasional saat ini kisaran 44 hingga 46 persen, sedangkan realisasi APBD Kaltara kini diangka 51 persen," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa angka tersebut sudah melampaui target nasional dan diharapkan jangan juga provinsi lain seperti Maluku dan Papua yang melambat.
Sejauh ini tak ada hambatan dan kendala dalam mengejar realisasinya, pengalamannya jika di pihak ketiga saat belum ambil uang muka maka belum terlihat.
Angka akan cepat naik jika saat pencairan atau termin sekali penuh, hal ini kadang yang cepat menaikkan progress.
"Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk membuat surat edaran terkait percepatan realisasi kepada setiap OPD,” ujarnya.
Surat itupun telah dilayangkan sepekan lalu sejak ditandatangani oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Dalam surat edaran itu ada beberapa penekanan yang harus segera dilaksanakan, di antaranya semua kegiatan yang telah direncanakan baik masuk dalam perubahan atau pergeseran.
“Begitu juga yang terdampak untuk penanganan COVID-19 dan refocusing itu harus dimaksimalkan. Terutama yang DAK, Dekon itu sudah kita surati,” bebernya.
Menurutnya yang menjadi pendongkrak realisasi APBD 2021 masih berada di belanja modal. Lantaran di dalamnya terdapat janji politik gubernur dan wakil gubernur Kaltara kemudian terkait visi misi kepala daerah ini.
“Saya optimis saja sisa dua bulan ini untuk realisasi kita tetap naik. Makanya di satu bulan terakhir gas full terus,” kata Denny.
Baca juga: Kontingen Kaltara Untuk Pertama Kali Ikut Peparnas XVI di Papua
"Target realisasi APBD saat ini melampaui angka nasional. Pasalnya angka nasional saat ini kisaran 44 hingga 46 persen, sedangkan realisasi APBD Kaltara kini diangka 51 persen," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa angka tersebut sudah melampaui target nasional dan diharapkan jangan juga provinsi lain seperti Maluku dan Papua yang melambat.
Sejauh ini tak ada hambatan dan kendala dalam mengejar realisasinya, pengalamannya jika di pihak ketiga saat belum ambil uang muka maka belum terlihat.
Angka akan cepat naik jika saat pencairan atau termin sekali penuh, hal ini kadang yang cepat menaikkan progress.
"Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk membuat surat edaran terkait percepatan realisasi kepada setiap OPD,” ujarnya.
Surat itupun telah dilayangkan sepekan lalu sejak ditandatangani oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang. Dalam surat edaran itu ada beberapa penekanan yang harus segera dilaksanakan, di antaranya semua kegiatan yang telah direncanakan baik masuk dalam perubahan atau pergeseran.
“Begitu juga yang terdampak untuk penanganan COVID-19 dan refocusing itu harus dimaksimalkan. Terutama yang DAK, Dekon itu sudah kita surati,” bebernya.
Menurutnya yang menjadi pendongkrak realisasi APBD 2021 masih berada di belanja modal. Lantaran di dalamnya terdapat janji politik gubernur dan wakil gubernur Kaltara kemudian terkait visi misi kepala daerah ini.
“Saya optimis saja sisa dua bulan ini untuk realisasi kita tetap naik. Makanya di satu bulan terakhir gas full terus,” kata Denny.
Baca juga: Kontingen Kaltara Untuk Pertama Kali Ikut Peparnas XVI di Papua