Tanjung Selor (ANTARA) - Tekanan inflasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menurun pada November 2022. Angka Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Kota Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,05 persen (mtm) dan 0,26 (mtm).
Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan sebesar 5,24 persen (yoy) dari sebelumnya 6,06 persen (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 5,42 persen (yoy).
Data andil inflasi sejak tahun 2020, komoditas terutama bawang merah, cabai rawit, serta tomat persistensi memberikan andil terhadap inflasi.
Untuk itu, terhadap komoditas hortikultura ini perlu menjadi perhatian bersama agar tekanan inflasi pada bulan mendatang dapat lebih terjaga.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Pemprov Kaltara, Kamis (15/12).
Dikatakan, selain dalam rangka Pengendalian Inflasi daerah di wilayah Kaltara, meeting ini sekaligus mengoptimalkan peran TPID dalam menjaga stabilitas harga terutama pangan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait Extra Effort.
“High Level Meeting TPID hari ini bukan untuk meniadakan inflasi, tapi bagaimana cara kita menguatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Utamanya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2023,” ucap Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Zainal Paliwang menyebutkan sejumlah upaya penanganan inflasi di Provinsi Kaltara. Diantaranya adalah, subsidi ongkos angkut (SOA), dimana Pemprov Kaltara telah mengalokasikan SOA sebesar Rp 8,5 miliar.
Lalu audiensi dengan maskapai penerbangan, seperti Citilink dan Air Asia guna menangani tingginya harga angkutan udara.
Bahkan, terkait dengan tingginya harga tiket angkutan udara, pada 30 November 2022, dilakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan untuk menambah rute dan frekuensi penerbangan dari dan menuju Kaltara.
Jelang hari besar keagamaan nasional (HKBN) Idul Fitri pada April 2022 lalu, pemerintah telah melaksanakan gelar pasar murah yang bekerjasama dengan TTIC Pusat. Kemudian ada Perkarangan Pangan Lestari (P2L), hal ini untuk menjaga ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
“P2L ini telah berjalan di Nunukan dan Tarakan, bantuannya sebesar Rp 15 juta yang dicairkan dalam 2 tahap setiap triwulan,” bebernya.
Upaya lainnya berupa sidak pasar yang terlaksana di seluruh kabupaten kota guna memonitoring harga pangan di pasar. Kemudian, kerjasama antar daerah berupa pengiriman sapi potong dari Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kota Tarakan.
Program lainnya untuk menekan inflasi berupa penanaman cabai, bawang merah dan padi yang dilaksanakan di Kaltara. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yakni gelar pangan murah, penyerahan alsintan dan saprotan, penandatanganan komitmen KAD antara provinsi, dan kick off Gerakan tanam cabai sejuta pohon yang secara konsisten terus digaungkan.
Gerakan ini dirasa efektif mampu menurunkan tekanan inflasi di Kaltara khususnya pada kelompok Makanan Bergejolak (VF).
“Saat ini belanja Operasi Pasar yang telah terealisasi sebesar 98,35 persen dari anggaran APBD, Pemprov Kaltara juga telah merealisasikan alokasi Belanja Perlindungan Sosial untuk mendukung pengendalian inflasi yang telah mencapai 21,19 persen,” beber Gubernur.
Hadir diantaranya, Wagub Kaltara Dr Yansen TP, MSi, Sekprov Kaltara Dr H Suriansyah, M.A.P, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara, Dr Bustan, S.E., M.Si, dan Kepala Biro Perekonomian Kaltara, H Rohadi, S.E., M.AP.
Selain itu, hadir juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara, Tedy Arif Budiman, Bupati Bulungan diwakili Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Bulungan, Errin Wiranda, Plt Kepala BPS Kaltara, Selamet Romelan, para Kepala OPD dan seluruh Tim Penanggulangan Inflasi Daerah se-Kaltara. (dkisp)
Baca juga: Kaltara inspeksi keselamatan pada "speedboat" jelang Nataru
Baca juga: APBN di Kaltara naik 17 Persen
Baca juga: Ini APBD Kaltara 2023
Baca juga: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kaltara ditargetkan meningkat 22 pada 2026
Baca juga: Kaltara Raih Terbaik I "Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil"
Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan sebesar 5,24 persen (yoy) dari sebelumnya 6,06 persen (yoy), serta lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 5,42 persen (yoy).
Data andil inflasi sejak tahun 2020, komoditas terutama bawang merah, cabai rawit, serta tomat persistensi memberikan andil terhadap inflasi.
Untuk itu, terhadap komoditas hortikultura ini perlu menjadi perhatian bersama agar tekanan inflasi pada bulan mendatang dapat lebih terjaga.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Kaltara di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Pemprov Kaltara, Kamis (15/12).
Dikatakan, selain dalam rangka Pengendalian Inflasi daerah di wilayah Kaltara, meeting ini sekaligus mengoptimalkan peran TPID dalam menjaga stabilitas harga terutama pangan serta menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait Extra Effort.
“High Level Meeting TPID hari ini bukan untuk meniadakan inflasi, tapi bagaimana cara kita menguatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Utamanya menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2023,” ucap Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Zainal Paliwang menyebutkan sejumlah upaya penanganan inflasi di Provinsi Kaltara. Diantaranya adalah, subsidi ongkos angkut (SOA), dimana Pemprov Kaltara telah mengalokasikan SOA sebesar Rp 8,5 miliar.
Lalu audiensi dengan maskapai penerbangan, seperti Citilink dan Air Asia guna menangani tingginya harga angkutan udara.
Bahkan, terkait dengan tingginya harga tiket angkutan udara, pada 30 November 2022, dilakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan untuk menambah rute dan frekuensi penerbangan dari dan menuju Kaltara.
Jelang hari besar keagamaan nasional (HKBN) Idul Fitri pada April 2022 lalu, pemerintah telah melaksanakan gelar pasar murah yang bekerjasama dengan TTIC Pusat. Kemudian ada Perkarangan Pangan Lestari (P2L), hal ini untuk menjaga ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
“P2L ini telah berjalan di Nunukan dan Tarakan, bantuannya sebesar Rp 15 juta yang dicairkan dalam 2 tahap setiap triwulan,” bebernya.
Upaya lainnya berupa sidak pasar yang terlaksana di seluruh kabupaten kota guna memonitoring harga pangan di pasar. Kemudian, kerjasama antar daerah berupa pengiriman sapi potong dari Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kota Tarakan.
Program lainnya untuk menekan inflasi berupa penanaman cabai, bawang merah dan padi yang dilaksanakan di Kaltara. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yakni gelar pangan murah, penyerahan alsintan dan saprotan, penandatanganan komitmen KAD antara provinsi, dan kick off Gerakan tanam cabai sejuta pohon yang secara konsisten terus digaungkan.
Gerakan ini dirasa efektif mampu menurunkan tekanan inflasi di Kaltara khususnya pada kelompok Makanan Bergejolak (VF).
“Saat ini belanja Operasi Pasar yang telah terealisasi sebesar 98,35 persen dari anggaran APBD, Pemprov Kaltara juga telah merealisasikan alokasi Belanja Perlindungan Sosial untuk mendukung pengendalian inflasi yang telah mencapai 21,19 persen,” beber Gubernur.
Hadir diantaranya, Wagub Kaltara Dr Yansen TP, MSi, Sekprov Kaltara Dr H Suriansyah, M.A.P, Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara, Dr Bustan, S.E., M.Si, dan Kepala Biro Perekonomian Kaltara, H Rohadi, S.E., M.AP.
Selain itu, hadir juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara, Tedy Arif Budiman, Bupati Bulungan diwakili Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Bulungan, Errin Wiranda, Plt Kepala BPS Kaltara, Selamet Romelan, para Kepala OPD dan seluruh Tim Penanggulangan Inflasi Daerah se-Kaltara. (dkisp)
Baca juga: Kaltara inspeksi keselamatan pada "speedboat" jelang Nataru
Baca juga: APBN di Kaltara naik 17 Persen
Baca juga: Ini APBD Kaltara 2023
Baca juga: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kaltara ditargetkan meningkat 22 pada 2026
Baca juga: Kaltara Raih Terbaik I "Urusan Ketenagakerjaan Kategori Kecil"