Tanjung Selor (ANTARA) - Kesetaraan gender dapat dijadikan salah satu strategi pemberdayaan manusia yang dapat membantu sebuah negara untuk berkembang. Nyatanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Indonesia masih tergolong rendah.
Menghitung peranan gender khususnya perempuan dalam keterlibatannya pada bidang ekonomi dan politik dapat ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Besaran skala nilai IDG Indonesia dipengaruhi oleh keberhasilan IDG pada masing-masing daerah di Indonesia. Salah satunya Kalimantan Utara, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IDG Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar 61,92% (BPS, 2022a).
Skor tersebut dipertimbangkan oleh tiga indikator yaitu, keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.
Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Utara masih tertinggal jauh dari angka nasional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan di parlemen dan politik serta peran perempuan dalam tenaga kerja profesional yang masih sedikit. Hal tersebut menyatakan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik dan ekonomi masih terjadi. Oleh sebab itu, program pemberdayaan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada pemahaman kepada pihak yang terkait agar dapat melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan pembangunan. (Yustie et al., 2022)
Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Menurut data dari BPS keterlibatan perempuan di parlemen di Provinsi Kalimantan Utara sekitar 11,43% pada tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2022b).
Tidak ada peningkatan yang signifikan terkait keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan selalu cenderung lebih sedikit dibandingkan laki-laki dimana hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa sistem politik cenderung memprioritaskan laki-laki karena kandidat perempuan berkualitas tinggi sulit ditemukan, atau jika ditemukan perempuan yang terlibat dalam parlemen biasanya memiliki hubungan darah dengan para pemimpin politik (News, 2022).
Sumbangan dari Pendapatan Perempuan
Menurut data dari BPS, sumbangan dari pendapatan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 26,92% pada tahun 2021 dan 26,91% pada tahun 2022 (BPS, 2022d). Dari data tersebut, peran perempuan dalam bidang ekonomi dapat memberikan peluang perempuan untuk mendapatkan andil dalam keluarga baik dari segi pengambilan keputusan bahkan finansial keluarga, meningkatkan kepercayaan diri dan mampu berdaya saing yang nantinya akan mengecilkan resiko untuk terjadi kekerasan yang diakibatkan oleh ketimpangan antar gender (Putrie & Rahman, 2021).
Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional
Dalam dunia kerja perempuan harus berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dari laki- laki. Sektor publik belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempuan sebagai pemimpin, sehingga perempuan harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengambil peran sebagai istri dan ibu rumah tangga tetapi bisa menjadi pekerja professional (Rajagukguk, 2015).
Menurut data dari BPS, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 42, 91 pada tahun 2021 dan 43,18% pada tahun 2022 (BPS, 2022c). Hal tersebut menunjukkan bahwa setengah dari sektor publik di Kalimantan Utara belum dapat menerima peran perempuan sebagai pemimpin yang dapat bersaing secara profesional.
Perspektif Gender dalam Pembangunan
Perspektif gender sangat diperlukan dalam pembangunan karena kebijakan, rancangan, penganggaran kerap tidak netral karena minimnya pertimbangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, kesulitan, serta opini yang berbeda dan mendapat perlakuan yang tidak adil serta peluang yang tidak seimbang terhadap akses, manfaat, dan kontrol sumber daya dalam pembangunan. Keadaan seperti ini yang kemudian mengakibatkan kesenjangan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (Feradis, 2021)
Jaringan-jaringan kerja yang mendukung di Kalimantan Utara perlu dikembangkan serta ditingkatkan untuk dijadikan tempat kolaborasi bagi kaum perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh sebuah pertemuan perempuan atau kalangan sejenis yang menyuarakan pentingnya pengakuan atas peranan kaum perempuan di bidang politik. Kemudian dalam angkatan kerja baik perempuan atau laki-laki harus meningkatkan perannya dalam seluruh aktivitas pembangunan akibatnya tenaga kerja tidak hanya mampu bekerja di sektor formal tetapi juga dalam sektor informal yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam angkatan kerja di provinsi Kalimantan Utara.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah diekspektasikan bisa menciptakan peluang untuk perempuan dalam keikutsertaannya pada lapang pekerjaan yang dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan pendapatan yang setara dengan kualitasnya kerjanya tanpa memandang gender.
Maka dari itu, pendapatan perkapita yang dihasilkan oleh perempuan dapat meningkat. Lalu dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh, peran pemerintah sangat penting dalam mengambil dan memutuskan kebijakan yang tegas. Peran dari pemerintah ini mengacu pada sasaran pemerintah untuk mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan gender untuk mencapai kesejahteraan pembangunan dan gender.(Yustie et al., 2022)
Salah satu upaya peningkatan peran serta pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Utara seperti keterlibatan perempuan dalam badan pemerintahan dan lembaga legislatif sangat diperlukan sebagai sebuah wujud partisipasi perempuan dalam pembangunan dan juga sebagai sarana yang digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Adanya perwakilan dari perempuan serta partisipasi dan kualitas perempuan dalam sektor politik dapat ditingkatkan. Hal tersebut juga sejalan dengan visi, misi, serta rencana pembangunan Kalimantan Utara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG di tingkat kabupaten, kota dan provinsi Kalimantan Utara. (Kaltara, 2021)
****
Sumber:
BPS. (2022a). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html
BPS. (2022b). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html
BPS. (2022c). Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html
BPS. (2022d). Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/467/1/sumbangan-pendapatan-perempuan.html
Feradis. (2021). Pentingnya Perspektif Gender dalam Pembangunan. Kumparan.Com.
Kaltara, D. (2021). Tingkatkan Kualitas Perempuan Dalam Politik, Pemprov Gelar Sosialisasi.
News, I. (2022). Peran Penting Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. INFID International NGO Forum on Indonesian Development. https://infid.org/news/read/peran-penting-kesetaraan-gender-dalam-pembangunan
Putrie, D. A., & Rahman, A. (2021). Analisis Dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan Di Indonesia Menggunakan Data Panel. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 1269–1276. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.688
Rajagukguk, W. (2015). Determinan Perempuan Menduduki Posisi Tenaga Kerja Profesional di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan, 10(1), 1689–1699.
Yustie, R., Ariska, A. R., & Purwitasari, F. (2022). Peran Dan Pengaruh Dari Pemberdayaan Dan Pembangunan Gender Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 10(2).
(* Oleh
- Keke Aulia Asmiey Mangkulla
- I Gusti Agung Ayu Putri Komala
- Ilmiatun Hadiati
- Gesta Tri Anjani
- Vidrian Azandra Xeriscky
- Zikry Aulia Ghifary Fajar
- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Corresponding Author: kekemangkulla@gmail.com)
Baca juga: Telaah - Antara normal baru, bansos, dan tetap waspada
Baca juga: Masa depan pers di tengah badai disrupsi dan pandemi
Baca juga: Telaah - Anomali cuaca, berkah di tengah pandemi ?
Baca juga: Catatan Meidyatama Suryodiningrat - Krisis Ukraina: Solusi panas untuk perang dingin yang berkelanjutan
Baca juga: TELAAH - Daerah Otonomi Baru, antara asa Papua dengan realitas Kaltara
Menghitung peranan gender khususnya perempuan dalam keterlibatannya pada bidang ekonomi dan politik dapat ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Besaran skala nilai IDG Indonesia dipengaruhi oleh keberhasilan IDG pada masing-masing daerah di Indonesia. Salah satunya Kalimantan Utara, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) IDG Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 sebesar 61,92% (BPS, 2022a).
Skor tersebut dipertimbangkan oleh tiga indikator yaitu, keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan.
Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender di Kalimantan Utara masih tertinggal jauh dari angka nasional. Hal tersebut terjadi karena kurangnya partisipasi perempuan di parlemen dan politik serta peran perempuan dalam tenaga kerja profesional yang masih sedikit. Hal tersebut menyatakan bahwa ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam bidang politik dan ekonomi masih terjadi. Oleh sebab itu, program pemberdayaan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara berfokus pada pemahaman kepada pihak yang terkait agar dapat melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan untuk meningkatkan pembangunan. (Yustie et al., 2022)
Keterlibatan Perempuan di Parlemen
Menurut data dari BPS keterlibatan perempuan di parlemen di Provinsi Kalimantan Utara sekitar 11,43% pada tahun 2021 dan 2022 (BPS, 2022b).
Tidak ada peningkatan yang signifikan terkait keterlibatan perempuan di parlemen. Keterlibatan perempuan selalu cenderung lebih sedikit dibandingkan laki-laki dimana hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa sistem politik cenderung memprioritaskan laki-laki karena kandidat perempuan berkualitas tinggi sulit ditemukan, atau jika ditemukan perempuan yang terlibat dalam parlemen biasanya memiliki hubungan darah dengan para pemimpin politik (News, 2022).
Sumbangan dari Pendapatan Perempuan
Menurut data dari BPS, sumbangan dari pendapatan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 26,92% pada tahun 2021 dan 26,91% pada tahun 2022 (BPS, 2022d). Dari data tersebut, peran perempuan dalam bidang ekonomi dapat memberikan peluang perempuan untuk mendapatkan andil dalam keluarga baik dari segi pengambilan keputusan bahkan finansial keluarga, meningkatkan kepercayaan diri dan mampu berdaya saing yang nantinya akan mengecilkan resiko untuk terjadi kekerasan yang diakibatkan oleh ketimpangan antar gender (Putrie & Rahman, 2021).
Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional
Dalam dunia kerja perempuan harus berjuang untuk menunjukkan bahwa mereka juga dapat menjadi tenaga profesional yang tidak kalah dari laki- laki. Sektor publik belum disiapkan untuk menerima kehadiran perempuan sebagai pemimpin, sehingga perempuan harus bersaing dan mampu menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mengambil peran sebagai istri dan ibu rumah tangga tetapi bisa menjadi pekerja professional (Rajagukguk, 2015).
Menurut data dari BPS, keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 42, 91 pada tahun 2021 dan 43,18% pada tahun 2022 (BPS, 2022c). Hal tersebut menunjukkan bahwa setengah dari sektor publik di Kalimantan Utara belum dapat menerima peran perempuan sebagai pemimpin yang dapat bersaing secara profesional.
Perspektif Gender dalam Pembangunan
Perspektif gender sangat diperlukan dalam pembangunan karena kebijakan, rancangan, penganggaran kerap tidak netral karena minimnya pertimbangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, kesulitan, serta opini yang berbeda dan mendapat perlakuan yang tidak adil serta peluang yang tidak seimbang terhadap akses, manfaat, dan kontrol sumber daya dalam pembangunan. Keadaan seperti ini yang kemudian mengakibatkan kesenjangan gender yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (Feradis, 2021)
Jaringan-jaringan kerja yang mendukung di Kalimantan Utara perlu dikembangkan serta ditingkatkan untuk dijadikan tempat kolaborasi bagi kaum perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh sebuah pertemuan perempuan atau kalangan sejenis yang menyuarakan pentingnya pengakuan atas peranan kaum perempuan di bidang politik. Kemudian dalam angkatan kerja baik perempuan atau laki-laki harus meningkatkan perannya dalam seluruh aktivitas pembangunan akibatnya tenaga kerja tidak hanya mampu bekerja di sektor formal tetapi juga dalam sektor informal yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam angkatan kerja di provinsi Kalimantan Utara.
Dalam bidang ekonomi, pemerintah diekspektasikan bisa menciptakan peluang untuk perempuan dalam keikutsertaannya pada lapang pekerjaan yang dapat menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan pendapatan yang setara dengan kualitasnya kerjanya tanpa memandang gender.
Maka dari itu, pendapatan perkapita yang dihasilkan oleh perempuan dapat meningkat. Lalu dalam mencapai kesetaraan gender secara menyeluruh, peran pemerintah sangat penting dalam mengambil dan memutuskan kebijakan yang tegas. Peran dari pemerintah ini mengacu pada sasaran pemerintah untuk mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan gender untuk mencapai kesejahteraan pembangunan dan gender.(Yustie et al., 2022)
Salah satu upaya peningkatan peran serta pembangunan gender di Provinsi Kalimantan Utara seperti keterlibatan perempuan dalam badan pemerintahan dan lembaga legislatif sangat diperlukan sebagai sebuah wujud partisipasi perempuan dalam pembangunan dan juga sebagai sarana yang digunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Adanya perwakilan dari perempuan serta partisipasi dan kualitas perempuan dalam sektor politik dapat ditingkatkan. Hal tersebut juga sejalan dengan visi, misi, serta rencana pembangunan Kalimantan Utara untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan IDG di tingkat kabupaten, kota dan provinsi Kalimantan Utara. (Kaltara, 2021)
****
Sumber:
BPS. (2022a). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/468/1/indeks-pemberdayaan-gender-idg-.html
BPS. (2022b). Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/464/1/keterlibatan-perempuan-di-parlemen.html
BPS. (2022c). Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html
BPS. (2022d). Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen), 2021-2022. https://www.bps.go.id/indicator/40/467/1/sumbangan-pendapatan-perempuan.html
Feradis. (2021). Pentingnya Perspektif Gender dalam Pembangunan. Kumparan.Com.
Kaltara, D. (2021). Tingkatkan Kualitas Perempuan Dalam Politik, Pemprov Gelar Sosialisasi.
News, I. (2022). Peran Penting Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. INFID International NGO Forum on Indonesian Development. https://infid.org/news/read/peran-penting-kesetaraan-gender-dalam-pembangunan
Putrie, D. A., & Rahman, A. (2021). Analisis Dan Pemodelan Pendapatan Pekerja Perempuan Di Indonesia Menggunakan Data Panel. Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1), 1269–1276. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.688
Rajagukguk, W. (2015). Determinan Perempuan Menduduki Posisi Tenaga Kerja Profesional di Indonesia. Jurnal Ketenagakerjaan, 10(1), 1689–1699.
Yustie, R., Ariska, A. R., & Purwitasari, F. (2022). Peran Dan Pengaruh Dari Pemberdayaan Dan Pembangunan Gender Terhadap Perekonomian Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 10(2).
(* Oleh
- Keke Aulia Asmiey Mangkulla
- I Gusti Agung Ayu Putri Komala
- Ilmiatun Hadiati
- Gesta Tri Anjani
- Vidrian Azandra Xeriscky
- Zikry Aulia Ghifary Fajar
- Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia
Corresponding Author: kekemangkulla@gmail.com)
Baca juga: Telaah - Antara normal baru, bansos, dan tetap waspada
Baca juga: Masa depan pers di tengah badai disrupsi dan pandemi
Baca juga: Telaah - Anomali cuaca, berkah di tengah pandemi ?
Baca juga: Catatan Meidyatama Suryodiningrat - Krisis Ukraina: Solusi panas untuk perang dingin yang berkelanjutan
Baca juga: TELAAH - Daerah Otonomi Baru, antara asa Papua dengan realitas Kaltara