Tanjung Selor (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informasi bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait telah membantu penerbitan 2.000 Nomor Induk berusaha (NIB) bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Kalimantan Utara.
"Kami akan terus berkolaborasi dan memberi pendampingan pada sistem Online Single Submission (OSS). Kolaborasi ini kami lakukan bersama kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah,” kata Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI di Tarakan, Minggu.
Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang dimaksud ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Pemprov Kalimantan Utara, dan Bank Indonesia Kalimantan Utara melalui forum digital pada Maret 2023.
Kerja sama itu dapat melahirkan hampir dua ribu NIB baru bagi pelaku UMKM Kalimantan Utara. Selain itu berkait kontribusi Kementerian Kominfo RI dan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah selama tiga tahun terakhir, saat ini onboarding UMKM ke ruang digital sudah mencapai sekitar 22 juta dan semakin mendekati target 30 juga UMKM onboarding pada 2024.
“Karena gerakan BBI memiliki misi untuk pemanfaatan teknologi digital bagi produk-produk artisan lokal, maka Kementerian Kominfo akan terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital termasuk pendampingan UMKM secara digital,” kata Usman Kansong.
Kementerian Kominfo juga selalu berusaha mempercepat akselerasi konektivitas digital, pembangunan signal 4G, serta infrastruktur akses internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta lokasi-lokasi layanan publik.
Usaha-usaha lainnya yang dilakukan antara lain mendorong Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam membeli dan menggunakan produk dalam negeri (PDN). Alokasi pun cukup besar yakni 40 persen dari anggaran belanja melalui E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).
Usman menyatakan saat ini realisasi belanja telah mencapai Rp700 triliun lebih atau sekitar 76,2 persen. Dan khusus Provinsi Kalimantan Utara saat ini, realisasi terhadap perencanaan PDN telah mencapai Rp431 miliar atau 35,65 persen.
“Semoga setelah harvesting BBI Kalimantan Utara, angka realisasi PDN Kalimantan Utara bisa terus bertambah,” ujar dia.
Ia menyatakan, Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas utama sebagai pengampu government public relation atau GPR.
Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) melalui serangkaian aktivitas komunikasi yang bertujuan mengenalkan gerakan ini kepada masyarakat luas.
“Pada tahun ini media handling yang telah kami lakukan antara melakukan serangkaian dialog di televisi nasional TVRI dan Kompas TV dengan Kominfo RI, Pemprov Kalimantan Utara, dan BI sebagai narasumber,” ujarnya.
Kerja sama sosialisasi
Ia menyatakan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo juga memasang alat peraga komunikasi luar ruang di kota-kota besar serta berkoordinasi dengan TVRI, RRI, ANTARA, dan media massa lain untuk sosialisasikan Gernas BBI Kalimantan Utara kepada seluruh masyarakat Indonesia.
“Selamat kepada Pemprov dan BI Kalimantan Utara atas acara yg luar biasa ini, semoga dapat berdampak positif bagi eksistensi pelaku UMKM, produk lokalnya, serta tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi provinsi secara umum,” ujarnya.
Untuk diketahui, Usman Kansong memberi sambutan pada peluncuran Hervesting/Panen Gernas BBI dan BBWI Kalimantan Utara yang diselenggarakan di Pangkalan Udara (Lanud) Anang Busra, Kota Tarakan, Minggu 20 Agustus 2023.
Ia menyatakan, pada awal 2020 Indonesia dan seluruh negara di dunia mengalami masa kelam saat COVID-19 menyerang, semua sektor terkena dampaknya utamanya sektor ekonomi dan bisnis.
Salah satu pihak yang paling terdampak adalah sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) utamanya sektor kriya, wastra, dan kuliner, dan fashion secara umum.
Oleh karena itu, Pemerintah mengambil inisiatif untuk meluncurkan Gernas BBI. Gernas BBI diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Mei 2020. Gernas BBI bertujuan mendorong penguatan branding atau jenama, mengajak masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri sekaligus mengajak UMKM agar beralih ke ruang digital atau onboarding.
Gerakan ini merupakan kolaborasi masif yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, E-Commerce, serta organisasi dan asosiasi di bidang UMKM.
Kementerian Kominfo sebelumnya telah sukses menjadi campaign manager di dua provinsi yakni Kilau Digital Permata Flobamora Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Juni 2021, serta Binar Digital Papua di Jayapura pada Agustus 2022.
“Dan pada 2023, Kominfo berperan sebagai co-campaign manager untuk Gernas BBI di Provinsi Kalimantan Utara yang bertajuk Menyatu dalam Harmoni Benuanta,” ujar Usman Kansong.