Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sejumlah capaian aktual Indonesia dalam kerja sama forum Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).
Airlangga dalam konferensi pers seusai hadir di rapat internal terkait masuknya Indonesia sebagai negara aksesi OECD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menyebut ada satu dari empat pilar IPEF yang telah rampung dikerjakan Indonesia.
"Tadi saya melaporkan kepada Presiden terkait IPEF yang terdiri dari empat pilar. Indonesia sudah menyelesaikan pilar 2, suplay chain," katanya.
Menyikapi laporan itu, kata Airlangga, Presiden mengarahkan ratifikasi atau perjanjian internasional melalui peraturan presiden (Perpres). "Tadi presiden arahkan ratifikasi terhadap suplai chain segera dilakukan melalui Perpres," katanya.
Selain merampungkan pilar 2, kata Airlangga, Indonesia juga tengah memproses penyelesaian enam klaster penyokong pilar 1 IPEF yang berkaitan dengan sektor perdagangan.
Klaster yang dimaksud di antaranya berkaitan dengan ketenagakerjaan (labor), lingkungan (environment), ekonomi digital, fasilitas perdagangan, dan kebijakan persaingan dagang.
"Seluruh klaster ditargetkan rampung pada Desember 2024. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia," katanya.
Kemudian pilar yang diproyeksikan rampung pada 6 Juni 2024 berkaitan dengan pilar 3 terkait ekonomi rendah karbon (green ekonomi). Komitmen itu akan dituangkan dalam legal review untuk ditandatangani pada 6 Juni 2024, kata Airlangga.
Pada pilar 4 IPEF mengenai ekonomi yang berkeadilan, kata Airlangga, juga akan ditandatangani pada 6 Juni 2024 sebagai landasan bagi Indonesia dalam mempersiapkan Dialog Kerja Sama Critical Minerals dan Forum Ekonomi Hijau yang melibatkan para investor di Indo-Pacific.
"Clean Economy Forum tersebut, Indonesia mengajukan beberapa project, 17 project yang sudah dianggap dokumentasinya selesai seperti geothermal, green refinery, kemudian green amonia, dan sebagainya," katanya.
Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum internasional IPEF untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum IPEF memfokuskan pembahasan pada empat hal yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik. Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation, Supply Chain, Green Economy, dan Fair Economy.
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) 14 November 2023 lalu, seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
Baca juga: Airlangga Hartarto: Penguatan pasar domestik dan hilirisasi, kunci Indonesia bertahan dari ketidakpastian global
Baca juga: Ini alasan Ridwan Kamil bergabung di Golkar
Airlangga dalam konferensi pers seusai hadir di rapat internal terkait masuknya Indonesia sebagai negara aksesi OECD, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menyebut ada satu dari empat pilar IPEF yang telah rampung dikerjakan Indonesia.
"Tadi saya melaporkan kepada Presiden terkait IPEF yang terdiri dari empat pilar. Indonesia sudah menyelesaikan pilar 2, suplay chain," katanya.
Menyikapi laporan itu, kata Airlangga, Presiden mengarahkan ratifikasi atau perjanjian internasional melalui peraturan presiden (Perpres). "Tadi presiden arahkan ratifikasi terhadap suplai chain segera dilakukan melalui Perpres," katanya.
Selain merampungkan pilar 2, kata Airlangga, Indonesia juga tengah memproses penyelesaian enam klaster penyokong pilar 1 IPEF yang berkaitan dengan sektor perdagangan.
Klaster yang dimaksud di antaranya berkaitan dengan ketenagakerjaan (labor), lingkungan (environment), ekonomi digital, fasilitas perdagangan, dan kebijakan persaingan dagang.
"Seluruh klaster ditargetkan rampung pada Desember 2024. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan hanya Indonesia," katanya.
Kemudian pilar yang diproyeksikan rampung pada 6 Juni 2024 berkaitan dengan pilar 3 terkait ekonomi rendah karbon (green ekonomi). Komitmen itu akan dituangkan dalam legal review untuk ditandatangani pada 6 Juni 2024, kata Airlangga.
Pada pilar 4 IPEF mengenai ekonomi yang berkeadilan, kata Airlangga, juga akan ditandatangani pada 6 Juni 2024 sebagai landasan bagi Indonesia dalam mempersiapkan Dialog Kerja Sama Critical Minerals dan Forum Ekonomi Hijau yang melibatkan para investor di Indo-Pacific.
"Clean Economy Forum tersebut, Indonesia mengajukan beberapa project, 17 project yang sudah dianggap dokumentasinya selesai seperti geothermal, green refinery, kemudian green amonia, dan sebagainya," katanya.
Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum internasional IPEF untuk memperkuat posisi dalam perekonomian global serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Forum IPEF memfokuskan pembahasan pada empat hal yang menjadi tantangan ekonomi bagi hampir semua negara di wilayah Indo-Pasifik. Empat pilar yang menjadi pembahasan dalam IPEF yakni Trade Facilitation, Supply Chain, Green Economy, dan Fair Economy.
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) 14 November 2023 lalu, seluruh negara-negara anggota IPEF sepakat untuk mengumumkan penyelesaian secara substansi Pilar III (Ekonomi Bersih) dan Pilar IV (Ekonomi Adil).
Baca juga: Airlangga Hartarto: Penguatan pasar domestik dan hilirisasi, kunci Indonesia bertahan dari ketidakpastian global
Baca juga: Ini alasan Ridwan Kamil bergabung di Golkar