Tarakan (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi internasional untuk meningkatkan kolaborasi lembaga melalui koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan internasional untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan upaya koordinasi dan sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di internasional," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi pada 15 Mei 2024. Kerja sama kedua lembaga berlaku efektif hingga 15 Mei 2029.
Menurut Perry, dengan kerja sama itu diplomasi ekonomi yang dilakukan menjadi semakin efektif untuk mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif perekonomian Indonesia di level internasional.
Area kerja sama tersebut difokuskan pada tiga aspek utama. Aspek pertama merupakan upaya mengelola persepsi positif Indonesia serta secara bersama mendorong investasi dan perdagangan untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan Indonesia.
Aspek kedua adalah perumusan posisi Indonesia dan pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan dan meningkatkan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional dan multilateral.
Kemudian, aspek ketiga terkait dengan dukungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di level internasional, antara lain melalui kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca juga: BI: Halal centermengakselerasi sertifikasi UMKM
Baca juga: BI: Likuiditas perekonomian April 2024 tumbuh capai Rp8.928,0 triliun
"Penandatanganan nota kesepahaman ini mencerminkan upaya koordinasi dan sinergi kedua lembaga dalam meningkatkan peran dan memperkuat posisi Indonesia di internasional," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Selasa.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi pada 15 Mei 2024. Kerja sama kedua lembaga berlaku efektif hingga 15 Mei 2029.
Menurut Perry, dengan kerja sama itu diplomasi ekonomi yang dilakukan menjadi semakin efektif untuk mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif perekonomian Indonesia di level internasional.
Area kerja sama tersebut difokuskan pada tiga aspek utama. Aspek pertama merupakan upaya mengelola persepsi positif Indonesia serta secara bersama mendorong investasi dan perdagangan untuk mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan Indonesia.
Aspek kedua adalah perumusan posisi Indonesia dan pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan dan meningkatkan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional dan multilateral.
Kemudian, aspek ketiga terkait dengan dukungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di level internasional, antara lain melalui kerja sama untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Baca juga: BI: Halal centermengakselerasi sertifikasi UMKM
Baca juga: BI: Likuiditas perekonomian April 2024 tumbuh capai Rp8.928,0 triliun