Tanjung Selor (ANTARA) - Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) yang ke 3 di Tanjung Selor. Dalam kegiatan ini, pihak LDII juga menyatakan sikap netral aktif dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.
“Kita akan bersikap netral aktif karena kita sebagai institusi tidak ingin berpihak kepada salah satu calon yang dapat menimbulkan perseteruan, mengingat Pilkada ini tidak lepas dari kepentingan nasional, itulah kami menyatakan netral aktif,” kata Criswanto sebagai Ketua DPP LDII.
Secara institusi LDII menyatakan netral namun semua anggota atau pengurus tetap didorong untuk aktif menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 dan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
“Boleh secara pribadi aktif dalam Pilkada namun jangan membawa nama institusi, jika membawa nama institusi maka dapat dikenakan sanksi yang berlaku,” kata dia.
Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas), LDII juga akan menindak secara tegas bagi anggota atau pengurus yang mengatasnamakan institusi dalam mendukung salah satu calon kepala daerah.
“Setiap orang memiliki hak suara yang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun sehingga saya membebaskan perbedaan pilihan setiap anggota LDII namun dengan catatan agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian,” katanya.
Adapun agenda dalam Muswil LDII Kaltara yang akan dilaksanakan ialah menentukan pimpinan dan menyusun program kerja untuk 5 tahun kedepan terkait dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menurun Indonesia Emas tahun 2045.
“Untuk itu dilakukan 8 program prioritas yang disusun atas dasar membangun SDM, memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk bergerak dan program lanjutan yang terkait eksekusi yakni program kebangsaan,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu RI Mengecek Kesiapan Pengawas Pilkada di Perbatasan Malaysia
Baca juga: KPU Kaltara ingatkan visi misi Pilkada harus selaras dengan RPJPD
Baca juga: Ridwan Kamil: Jangan ukur takdir dengan survei
“Kita akan bersikap netral aktif karena kita sebagai institusi tidak ingin berpihak kepada salah satu calon yang dapat menimbulkan perseteruan, mengingat Pilkada ini tidak lepas dari kepentingan nasional, itulah kami menyatakan netral aktif,” kata Criswanto sebagai Ketua DPP LDII.
Secara institusi LDII menyatakan netral namun semua anggota atau pengurus tetap didorong untuk aktif menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024 dan menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya.
“Boleh secara pribadi aktif dalam Pilkada namun jangan membawa nama institusi, jika membawa nama institusi maka dapat dikenakan sanksi yang berlaku,” kata dia.
Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional (Munas), LDII juga akan menindak secara tegas bagi anggota atau pengurus yang mengatasnamakan institusi dalam mendukung salah satu calon kepala daerah.
“Setiap orang memiliki hak suara yang tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun sehingga saya membebaskan perbedaan pilihan setiap anggota LDII namun dengan catatan agar tetap menjaga kerukunan dan kedamaian,” katanya.
Adapun agenda dalam Muswil LDII Kaltara yang akan dilaksanakan ialah menentukan pimpinan dan menyusun program kerja untuk 5 tahun kedepan terkait dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menurun Indonesia Emas tahun 2045.
“Untuk itu dilakukan 8 program prioritas yang disusun atas dasar membangun SDM, memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk bergerak dan program lanjutan yang terkait eksekusi yakni program kebangsaan,” kata dia.
Baca juga: Bawaslu RI Mengecek Kesiapan Pengawas Pilkada di Perbatasan Malaysia
Baca juga: KPU Kaltara ingatkan visi misi Pilkada harus selaras dengan RPJPD
Baca juga: Ridwan Kamil: Jangan ukur takdir dengan survei