Tarakan (ANTARA) - Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara Togap Simangunsong mengatakan peran keluarga strategis untuk mencegah terjadinya korupsi, terutama peran seorang istri atau ibu.
"Sehingga kami memberikan mengapresiasi atas dukungan masyarakat dalam program anti korupsi, dimana salah satunya adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Anti Korupsi, " kata Togap di Tanjung Selor, Jumat.
Hal itu ia sampaikan terkait kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas sebagai bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi di wilayah Kaltara pekan ini.
Togap mengungkapkan pentingnya memahami bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dapat merugikan perusahaan, organisasi, atau lembaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, termasuk yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.
"Korupsi bisa terjadi bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga tekanan dan pembenaran yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut," jelas Togap.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.
Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras.
"Membangun keluarga berintegritas adalah dasar yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi," kata Togap.
Bimtek Keluarga Berintegritas ini bertujuan untuk membantu peserta, terutama para orang tua, memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Diharapkan peserta dapat menjadi teladan bagi pasangan dan anak-anak dalam membangun karakter keluarga yang berintegritas," katanya.
Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang bebas dari korupsi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dion Sumarmo.
"Sehingga kami memberikan mengapresiasi atas dukungan masyarakat dalam program anti korupsi, dimana salah satunya adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan Anti Korupsi, " kata Togap di Tanjung Selor, Jumat.
Hal itu ia sampaikan terkait kegiatan Bimtek Keluarga Berintegritas sebagai bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi di wilayah Kaltara pekan ini.
Togap mengungkapkan pentingnya memahami bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dapat merugikan perusahaan, organisasi, atau lembaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Ia juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, termasuk yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.
"Korupsi bisa terjadi bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga tekanan dan pembenaran yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut," jelas Togap.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.
Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras.
"Membangun keluarga berintegritas adalah dasar yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi," kata Togap.
Bimtek Keluarga Berintegritas ini bertujuan untuk membantu peserta, terutama para orang tua, memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari.
"Diharapkan peserta dapat menjadi teladan bagi pasangan dan anak-anak dalam membangun karakter keluarga yang berintegritas," katanya.
Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang bebas dari korupsi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dion Sumarmo.