Oleh Rifat Munisa
Tanjung Selor, (Antara News Kaltara) - Penjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Triyono Budi Sasongko menyebutkan, sesuai pemetaan daerah pemilihan umum serentak, Kaltara masuk 3 besar daerah yang dinyatakan paling rawan.
"Kita dinyatakan masuk 3 besar daerah paling rawan setelah Maluku untuk pelaksanaan pilkada, saya juga kaget kok bisa," ucapnya di Tanjung Selor, Selasa.
Pria yang kini masih menjabat Sekretaris Utama Badan Pengelola Perbatasan Nasional ini mengatakan penilaian rawan ini akan dijadikannya sebagai tantangan baginya sebagai kepala daerah sementara.
"Bagaimana bisa analisanya itu menyatakan demikian, tetapi untung kok saya malah tertantang," lanjutnya.
Ia menjelaskan bahwa ada tiga hal yang menjadi penilaian yang menyebutkan Kaltara masuk daerah rawan.
Pertama, sebut Triyono, Kaltara sebagai daerah pemekaran baru sehingga profesionalisme penyelenggara pilkada masih dipertanyakan.
"Ini hanya karena kita baru menggelar pilkada. Sehingga dianggap kita belum punya pengalaman," jelas mantan Bupati Purbalingga tersebut.
Ia lalu menyimpulkan sesuatu yang berbeda dari apa yang selama ini dipantaunya.
"Selama ini saya paham betul kondisi perkembangan penyelenggara pilkada di Kaltara, saya selalu mengecek, mendampingi dan mendorong mereka khususnya KPU dan Bawaslu. Alhamdulillah bagus sekali kerja teman-teman kita bahkan tahapan demi tahapan berlangsung dengan baik," ujar dia.
Penilaian Kedua mengapa Kaltara masuk 3 besar daerah paling rawan besar kaitannya dengan money politic atau politik uang. Pusat menilai, Kaltara memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang relatif sedikit. Sehingga para tim pemenangan pasangan calon dengan mudah menghitung pemilih yang menjadi sasaran.
"Saya rasa pemikiran ini sah-sah saja dan ini juga menjadi PR bagi saya sendiri bagaimana menyosialisasikannya ke masyarakat agar memilih secara bijak dan cerdas," tegasnya.
Sementara penilaian ketiga ditetapkannya Kaltara masuk 3 besar daerah rawan karena Kaltara dianggap daerah remote atau terisolir.
Penilaian ini pun ditanggapinya dengan tegas yakni dengan mengambil beberap langkah salah satunya dengan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memudahkan dalam hal komunikasi antardaerah yang ada di 5 kabupaten/kota di Kaltara.
"Kita minta jaminan kepada mereka agar pada hari H bisa terselenggara dengan lancar. Termasuk PLN agar listrik jangan sampai mati," kata Triyono.
Kaltara kendatipun belum memiliki Polisi Daerah (Polda), namun provinsi induk Kaltara dalam hal ini Kaltim siap menerjunkan 100 personelnya untuk keamanan di Kaltara pada hari H. ***2***
Pilkada Kaltara Ketiga Paling Rawan Nasional
Pj Gubernur Kaltara dua dari kanan (Datiz)