Kepala daerah perempuan termuda itu menggantikan bupati sebelumnya yakni Basri dan Asma Gani yang menjabat pada periode 2011 - 2016. Dalam pelantikan itu, gubernur berharap kepala daerah yang baru saja dilantik dapat memahami peraturan perundangan sebelum mengambil kebijakan.
“Kepala daerah menentukan kebijakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu saya mengajak, baik Bupati yang baru dilantik maupun yang hadir pada acara ini untuk memahami aturan sebelum mengambil kebijakan,†ujar Irianto.
Gubernur mengatakan, banyak kepala daerah yang tidak memahami peran dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem kenegaraan, kepala daerah pada tingkatan Gubernur maupun Bupati memiliki hubungan hierarki. Artinya, seorang kepala daerah harus memiliki hubungan tegak lurus dengan kepala negara.
“Tidak boleh seorang bupati memiliki kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan gubernur, semuanya harus selaras dan sejalan sehingga itulah yang dinamakan sistem kenegaraan,†jelas Irianto.
Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Gubernur, terdapat sanksi yang sudah diatur dalam ketentuan tersebut, mulai dari sanksi administrasi hingga pemberhentian secara tidak hormat.
“Jika sistem ini berjalan, dan kepala daerah memahami posisi dan kewenangannya, maka kita akan lebih mudah melaju, untuk memajukan kesejahteraan rakyat,†tegas Irianto.
Gubernur menilai, Kabupaten Nunukan ialah salah satu daerah yang memiliki kemajuan yang signifikan. Selain letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menurut Gubernur, kabupaten yang dimekarkan pada tahun 1999 itu memiliki segenap potensi yang harus dimanfaatkan.
“Islamic Center dan Chrisitian Center yang baru diresmikan beberapa waktu lalu akan menjadi ikon bagi Kaltara, khususnya di Kabupaten Nunukan,†jelas Irianto. Perkembangan ini, lanjut Gubernur, harus sejalan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik dari segala aspek.
Pada aspek pengelolaan keuangan, Gubernur begitu mengapresiasi daerah dengan julukan Penekindi Debaya itu, karena telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski bukan prestasi, lanjut Gubernur, meraih opini WTP adalah penanda sebuah daerah telah mengelola keuangannya dengan baik. Sehingga, hal ini dapat menjadi pemicu yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah lainnya.
“Meraih opini WTP adalah kewajiban bagi semua kepala daerah, untuk menunjukkan jika para kepala daerah tidak hanya pandai berpidato, melainkan memiliki kemampuan bekerja yang sangat tinggi,†jelas Irianto.
Untuk diketahui, daerah di Kaltara yang meraih opini WTP dari BPK adalah Kabupaten Nunukan dan Malinau. Gubernur berharap kabupaten/kota lainnya termotivasi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
“Saya harap, daerah lain dapat mencontoh Kabupaten Nunukan dan Malinau, karena telah berhasil meraih opini WTP,†terangnya.
Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kaltara dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kaltara, Hj Rita Ratina Irianto melantik Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan, Hj Anna Megariana Faridil yang menggantikan Hj Irma Basri yang sebelumnya menjabat pada periode 2011-2016.
Rita berharap setelah dilantik, Tim Penggerak PKK Kabupaten Nunukan agar segera menyelaraskan program kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebab, banyak potensi yang harus dimanfaatkan di Kabupaten Nunukan.
“Banyak potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan, sehingga harus dimanfaatkan dengan baik,†ujar Rita.
Dilantiknya Bupati perempuan pertama di Kaltara itu, secara langsung menunjuk istri dari wakil bupati Nunukan, menjadi ketua Tim Penggerak PKK dan Dekranasda Nunukan. Menurut Rita hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, dirinya juga memberikan apresiasi yang tinggi lantaran adanya wakil dari perempuan yang saat ini menjadi kepala daerah di wilayah Kaltara. “Saya salut adanya wakil perempuan untuk memimpin daerah di Kaltara. Saya harap Bupati Nunukan yang baru dilantik dapat menyelaraskan program pembangunan untuk menuju Kaltara yang terdepan,†ungkapnya.
Sebagai Ketua Dekranasda Kaltara, Rita juga menjelaskan potensi kerajinan yang ada di Nunukan perlu dikembangkan. Bahkan, harus sampai pada level internasional mengingat, kondisi geografis daerah yang dikenal dengan sebutan Pinekindi Debaya itu berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Harus kita kembangkan, Dekranasda Kabupaten Nunukan harus memanfaatkan potensi itu agar kerajinan yang dimiliki Kabupaten Nunukan dapat berkiprah di dunia Internasional,†ujarnya. Dengan begitu, Kaltara terdepan segera terwujud.